Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang tidak kalah penting dengan kedua sumber pendapatan lainnya yaitu pajak dan hibah. Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021, PNBP diproyeksikan sebesar Rp298,2 triliun. Untuk mencapai angka tersebut, perlu dilakukan pengelolaan PNBP yang optimal dan sistematis. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebutkan bahwa pengelolaan PNBP meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan PNBP yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan pimpinan instansi pengelola PNBP, memiliki tujuan untuk meningkatkan pelayanan, akuntabilitas, dan optimalisasi penerimaan negara yang berasal dari PNBP.

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Tata Cara Pemeriksaan PNBP). Metode penulisan tulisan hukum ini adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder, khusunya bahan hukum primer berupa ketentuan normatif tertulis yang dibuat Pemerintah dan artikel yang dimuat dalam website terkait PNBP serta webinar Diseminasi dan Sosialisasi Regulasi di Bidang PNBP.

Permasalahan mengenai bagaimana tata cara pemeriksaan penerimaan negara bukan pajak?

Selengkapnya…


Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum dan bukan merupakan pendapat instansi.