Pemanfaatan Dana Desa 2025 akan diarahkan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2024, desa wajib mengalokasikan minimal 20 persen dana untuk ketahanan pangan, berupa penyediaan suplai makanan untuk siswa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dicecar pertanyaan soal efisiensi anggaran. Selain efisiensi anggaran, para kepala daerah juga mempertanyakan soal dana bagi hasil, pajak dan retribusi, hingga inflasi. Menurutnya daerah juga harus berkontribusi. Kepala daerah harus mampu berinovasi dalam membiayai pembangunan. Pemda dapat melakukan kreativitas pembiayaan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBN maupun APBD.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) yang baru yakni Achmad Muchtasyar untuk segera melakukan lelang 60 wilayah kerja (WK) migas. Lelang wilayah kerja migas dinilai menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menaikkan produksi migas siap jual (lifting migas).

Pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat sebagai dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Program ini merupakan langkah pemerintah dalam mengalihkan subsidi BBM yang selama ini berbasis pada komoditas menjadi subsidi yang lebih terarah kepada penerima yang tepat. Langkah ini dianggap lebih efektif dalam mendukung masyarakat yang membutuhkan, serta menghindari pembengkakan dana subsidi yang tidak tepat sasaran.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mendata ada 13 (tiga belas) peraturan undang-undangan yang telah dilanggar dalam kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. 13 peraturan perundang-undangan dimaksud telah dilanggar dalam kasus pagar laut antara lain Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, UU Pokok Agraria, UU Kelautan, dan UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil. Kemudian kasus pagar laut juga bertentangan dengan UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sejumlah aturan turunan dari sejumlah undang-undang tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, memastikan transisi pengawasan penerapan sistem merit Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap berjalan lancar, setelah pengalihan tugas dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alih tugas dan fungsi KASN tersebut saat ini dilakukan oleh Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Fenomena perjudian daring atau judi online (judol) semakin meresahkan dan melibatkan berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk mengurangi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang pencegahan dan penanganan judi online di lingkungan instansi pemerintah.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara soal keputusan pemerintah membuka aturan terkait ekspor pasir laut. Implementasi kebijakan itu disebut akan melalui verifikasi ketat untuk memastikan yang diekspor adalah hasil sedimentasi.

Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Ghufron Mukti menyampaikan Indonesia menjadi negara tercepat yang mencapai cakupan kesehatan semesta (Universal Health Coverage/UHC). Demikian disampaikan Ghufron dalam Media Workshop bertajuk "Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pemerintahan Baru", Rabu (25/9).

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, II, III, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat mengadakan kegiatan lelang serentak. Kegiatan lelang ini pun dilakukan di Kementrian Keuangan Satu Jawa Timur. Aset yang dilelang secara serentak ini terdiri dari kendaraan bermotor (roda dua, empat, bahkan truk), tanah dan/atau bangunan, dan juga logam mulia emas murni. Lelang ini dilaksanakan secara daring melalui situs portal.lelang.go.id. Lelang melalui internet (e-auction) merupakan suatu modernisasi lelang yang dilakukan DJKN yang memungkinkan masyarakat pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran cukup melalui internet tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang. Masyarakat juga jadi mudah mengakses untuk mengikuti lelang-lelang yang diselenggarakan oleh DJKN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Dinas PUPR daerah mulai melaksanakan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di berbagai wilayah diantaranya pada Kabupaten Subang dan Kota Pekanbaru.

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada 117 juta bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah itu, katanya, telah mencapai 97 persen dari target tahun 2024.

E-meterai pada berkas pendaftaran CPNS harus asli agar terhindar dari penipuan, pembelian e-meterai langsung melalui distributor resmi oleh perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Maka, peserta CPNS sebisa mungkin hindari membeli e-meterai melalui e-commerce.

Tanggal 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Tahun ini mengangkat tema 'Jaga Hutan Jaga Iklim', yang bermaksud mengajak kita untuk turut berpartisipasi dalam kampanye ini. Dalam tema ini, hutan tropis Indonesia, terbesar ketiga di dunia, berperan penting sebagai salah satu solusi mengatasi perubahan iklim yang dampaknya nyata dan dirasakan oleh semua orang. Hari Hutan Indonesia juga menjadi momentum bagi semua pihak untuk merenungkan kembali pentingnya hutan dan berkomitmen untuk melindungi dan melestarikannya. Melalui upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa hutan Indonesia tetap lestari dan berfungsi optimal untuk generasi mendatang.

Dalam rangka mengentaskan berbagai permasalahan yang dialami masyarakat, pemerintah menggelar sejumlah program bantuan sosial (bansos). Beberapa di antaranya akan cair selama Agustus 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pemerintah melalui Bea Cukai terus berupaya untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proses ganti rugi sedang berlangsung. Basuki menyatakan anggaran sebesar Rp 90 miliar ini dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek jalan Tol 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan menambah lifting minyak nasional dengan kapasitas kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD). "Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel," ujar Arifin, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2024.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak. Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencari dan mengembangkan cadangan migas. “Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”