Menampilkan 274 data

Pemerintah Mulai Kucurkan Bansos Pengalihan Subsidi BBM

Seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) BBM. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan Bansos BBM akan cair mulai September 2022. Bansos tersebut untuk 18.486.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana 20,65 juta KPM. Bansos akan disalurkan melalui PT Pos di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Mensos Risma dalam konferensi pers melalui You Tube dari di Istana Kepresidenan, Jakarta.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp18,37 Triliun pada Semester I-2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022. Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp17,33 triliun terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Kartu Kredit Pemerintah

Presiden Joko Widodo meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri pada Senin (29/8/2022). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. Sejumlah pejabat pun hadir, di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

BI Sudah Membeli SBN RP99,33 Triliun pada Tahun Ini

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp99,33 triliun per 26 Agustus 2022. Hal ini pun merupakan komitmen dari BI untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

Presiden Tetapkan 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahuh 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

PNM Dorong Nasabahnya Untuk Bisa Go Digital

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong holding ultra mikro melakukan akselerasi pembiayaan ke segmen tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya UMKM dibantu untuk melakukan digitalisasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan anggota holding ultra mikro aktif melakukan pendampingan terhadap nasabahnya untuk bisa go online.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

Penggunaan NIK Sebagai NPWP Mulai Berlaku 1 Januari 2024

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan langkah ini menyusul integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga saat ini tercatat Kemenkeu tengah melakukan integrasi pada 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

Memberatkan APBN Hingga Rp 2.800 Triliun, Kemenkeu Akan Rombak Skema Dana Pensiun

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp2.800 triliun. Sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPRI RI, Rabu (24/8).

  • 05/09/2022
  • Catatan Berita

Menko Airlangga: Dana PEN Berakhir Tahun Ini

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan berakhir tahun 2022 ini, artinya pemerintah tidak mengeluarkan dana PEN lagi di tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19).

  • 05/09/2022
  • Catatan Berita

ESDM: Tambang Ilegal Tersebar Di 2.741 Lokasi, Libatkan 3,7 Juta Pekerja

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan saat ini penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebar di 2.741 lokasi. Jumlah itu fluktuatif dan dinamis karena memang pertambangan tanpa izin ini ada yang bersifat tidak terus-menerus

  • 05/09/2022
  • Catatan Berita

Dua Kali Ditunda, Menkeu Pastikan Pajak Karbon Tetap Berlaku di Tahun Ini

Pajak karbon sedang dikaji di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global. Kebijakan ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Namun, penerapan yang seharusnya dimulai 1 Juli 2022, kembali ditunda untuk kedua kali.

  • 23/08/2022
  • Catatan Berita

LPEI Bersama BSI Sinergi Tingkatkan Ekspor Nasional

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin menguatkan sinergi ekspor nasional yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan tiga bidang kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diantaranya Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Akad Kafalah Bil Ujrah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Khusus Transaksi Ekspor dan Impor untuk Nasabah LPEI serta Payroll Penggajian Pegawai dan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan bagi pegawai LPEI. Hal ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya yakni dalam hal pemberian pembiayaan kepada LPEI senilai Rp3 Triliun untuk pengembangan bisnis LPEI.

  • 23/08/2022
  • Catatan Berita

Matriks Perbandingan Perubahan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

  • 26/07/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

  • 26/07/2022
  • Matriks Perbandingan

8 Bansos Cair Di Juni 2022

Pada bulan Juni 2022 terdapat 8 bantuan sosial (bansos) yang siap dicairkan oleh pemerintah. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.

  • 10/06/2022
  • Catatan Berita