Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan langkah ini menyusul integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga saat ini tercatat Kemenkeu tengah melakukan integrasi pada 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa belanja pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mencapai Rp2.800 triliun. Sehingga diperlukan reformasi dana pensiun agar tidak memberatkan APBN. Terlebih lagi, jumlah pensiunan ASN akan semakin meningkat. Hal tersebut dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPRI RI, Rabu (24/8).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akan berakhir tahun 2022 ini, artinya pemerintah tidak mengeluarkan dana PEN lagi di tahun 2023. Hal tersebut sejalan dengan berakhirnya masa berlaku Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU Covid-19).

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebutkan saat ini penambangan tanpa izin atau tambang ilegal tersebar di 2.741 lokasi. Jumlah itu fluktuatif dan dinamis karena memang pertambangan tanpa izin ini ada yang bersifat tidak terus-menerus

Pajak karbon sedang dikaji di Indonesia dalam upaya untuk mengendalikan perubahan iklim dan memerangi pemanasan global. Kebijakan ini sesuai dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang telah disahkan DPR sejak 7 Oktober 2021. Namun, penerapan yang seharusnya dimulai 1 Juli 2022, kembali ditunda untuk kedua kali.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) semakin menguatkan sinergi ekspor nasional yang dituangkan dalam bentuk penandatanganan tiga bidang kerja sama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Diantaranya Penjaminan Pembiayaan berdasarkan Akad Kafalah Bil Ujrah, Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Khusus Transaksi Ekspor dan Impor untuk Nasabah LPEI serta Payroll Penggajian Pegawai dan Penyediaan Fasilitas Pembiayaan bagi pegawai LPEI. Hal ini merupakan kelanjutan kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya yakni dalam hal pemberian pembiayaan kepada LPEI senilai Rp3 Triliun untuk pengembangan bisnis LPEI.

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Pada bulan Juni 2022 terdapat 8 bantuan sosial (bansos) yang siap dicairkan oleh pemerintah. Di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti minyak goreng kepada 20,5 juta keluarga yang terdaftar dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT gaji.

Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 18 April 2022. Pada Pasal 2 Bab II tentang Perolehan Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) disebutkan bahwa perolehan tanah di IKN dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pelepasan kawasan hutan dan pengadaan tanah

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor,Jawa Barat. Ketua BPK Isma Yatun, berharap hasil rekomendasi lembaganya tersebut segera dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Serta bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Isma Yatun dalam keterangan pers, Jumat, 3 Juni 2022. Sejumlah temuan diungkap dalam laporan ini, salah satunya bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kemenko Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran. "Karena diterima oleh pekerja atau buruh yang memiliki gaji atau upah di atas Rp3,5 juta," demikian keterangan tertulis BPK

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung untuk empat Wilayah Kerja minyak dan Gas Bumi (WK Migas). Penawaran langsung keempat WK Migas ini sudah dibuka sejak 29 November 2021 sampai dengan 11 Januari 2022

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah

Pemerintah menerbitkan aturan baru terkait perlakuan perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan batubara. Peraturan ini seiring dengan berubahnya rezim kontrak menjadi izin. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan sebagai amanat Pasal 169A UU No. 3/2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), rezim kontrak yang berakhir dapat diperpanjang menjadi rezim izin, yaitu Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, dengan mempertimbangkan upaya peningkatan penerimaan negara.

Tidak semua orang bisa mendapatkan bantuan pasang baru listrik dalam program pemasangan listrik gratis 2022. Cara mendapatkan bantuan pasang listrik gratis harus memenuhi syarat penerima bantuan pasang listrik gratis 2022. Syarat tersebut harus dipenuhi sebagai bagian dari cara daftar subsidi listrik pasang baru. Apa saja syarat program pemasangan listrik gratis 2022? Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.

Badan Legislasi (Baleg)i Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah selesai membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (RUU P3). RUU ini tinggal menunggu pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR. Dalam RUU tersebut, kewenangan pengundangan dikembalikan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagaimana sebelum 2005. Pria yang akrab disapa Awiek ini menjelaskan, penomoran UU itu pada dasarnya ada di Setneg, sehingga perubahan ketentuan ini pada dasarnya untuk memudahkan kerja.

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan, ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (UU PNBP) untuk menyempurnakan pengaturan dan pengelolaan PNBP agar lebih profesional, terbuka, serta bertanggung jawab dan berkeadilan. UU PNBP ini merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PP Tata Cara Pemeriksaan PNBP)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, realisasi pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berada pada besaran Rp29,3 triliun hingga awal April ini. Jumlah tersebut baru 6,4 persen dari anggaran yang sebesar Rp455,62 triliun. Penyerapan dana terbesar dari pos anggaran perlindungan sosial masyarakat sebesar 14,69 persen. Telah terserap Rp22,74 triliun dari anggaran Rp154,76 triliun. "Perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung dan nelayan," kata Menteri Airlangga di Istana Negara, Senin (4/4/2022). Terbesar kedua yakni dari pos anggaran pemulihan ekonomi yakni 2,80 persen. Dari anggaran Rp178,32 triliun, yang terserap baru Rp5 triliun. "Penguatan ekonomi (realisasinya) Rp5 triliun," kata Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan tarif atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Dengan begitu, masyarakat yang akanmembangun rumahnya sendiri akan dikenakan PPN. Adapun aturan ini diatur di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri dan berlaku sejak 1 April 2022.Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, PPN atas kegiatan membangun sendiri bukan hal baru. Pajak ini memang sudah ada sejak UU Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. "Yang disesuaikan hanya tarif dari 10 persen menjadi 11 persen, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Dasar pengenaannya hanya 20 persen dari jumlah biaya," cuit Yustinus dalam akun Twitter, @prastow, dikutip Kompas.com.