Menampilkan 239 data

BUMN Jamin Stok Pupuk Subsidi Aman

PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan pasokan pupuk bersubsidi tersedia hingga akhir 2023. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi menyebut pasokan pupuk subsidi telah tersedia dua kali lipat dari yang disyaratkan pemerintah, yaitu 1,4 juta ton per Oktober 2023. Rincian stok pupuk subsidi tersebut yakni urea 941.712 ton dan NPK 500.841 ton. Permasalahan utama yang menjadi kendala pendistribusian pupuk subsidi kepada para petani yang masih belum merata adalah karena Petani belum memiliki Kartu Tani. Alasan petani belum memiliki Kartu Tani karena sejumlah hal. Ada yang karena domisilinya jauh di pegunungan dan tak memiliki pendidikan yang memadai.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

Pajak Atas Impor Dan Ekspor Barang Kiriman

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman, sebagai perubahan dari PMK-199/PMK.010/2019 dan telah diberlakukan mulai 17 Oktober 2023. Penerbitan PMK tersebut merupakan bagian dari transformasi layanan Kemenkeu dalam memberikan kepastian hukum dan aturan yang jelas terkait ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor dan ekspor barang kiriman. Latar belakang diterbitkan PMK Nomor 96 Tahun 2023 adalah untuk menindaklajuti arahan Presiden untuk mengurangi impor barang konsumsi guna melindungi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu dilatabelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan bisnis pengiriman barang impor melalui penyelenggara pos yang perlu diimbangi dengan prosedur pelayanan dan pengawasan yang lebih maju dengan memanfaatkan teknologi informasi.

  • 17/11/2023
  • Catatan Berita

Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran

Pada tulisan hukum ini, penulis membahas mengenai tahapan pengelolaan DTKS dan kriteria masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 262/HUK/2022 tentang Fakir Miskin.

  • 27/10/2023
  • Tulisan Hukum
  • BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
  • Covid-19

Iuran BPJS Kesehatan Tak Akan Naik Hingga Tahun 2024

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga akhir tahun 2024. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdasarkan perhitungan aktuaria. "Maka diproyeksikan belum dibutuhkan penyesuaian iuran JKN sampai akhir 2024."

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Sah, RUU Kesehatan Resmi Jadi Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam UU Kesehatan ini, ada 11 undang-undang di sektor kesehatan lama yang diubah. Pokok pembahasan yang disepakati Pemerintah dengan DPR berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia dalam 20 bab dan 450 pasal.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Ditjen Migas Upayakan Planned Shutdown Wilayah Kerja Offshore South East Sumatera (OSES) Sesingkat Mungkin

Dalam rangka mendukung perbaikan dan penggantian instalasi minyak dan gas bumi yang rusak atau memiliki risiko tinggi salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan yang memerlukan penghentian operasi (shutdown) Fasilitas Produksi. Prosedur planned shutdown secara rinci diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK 041/SKKMA0000/2022/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi-03.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Pajak Natura

Pemerintah menerbitkan aturan Pajak Natura melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2023 Tahun 2023 (PMK Nomor 66/PMK.03/2023) tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan pemberi natura dan/atau kini kenikmatan wajib melakukan pemotongan pajak penghasilan atas pemberian natura dan/atau kenikmatan yang melebihi batasan nilai berlaku mulai efektif tanggal 1 Juli 2023.

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Rumah Bersubsidi

Rumah subsidi merupakan salah satu program pemerintah yang berasal dari Kementerian Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Program ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hunian yang layak bagi warga Indonesia. Rumah subsidi adalah rumah yang dibangun dengan harga terjangkau yang diperoleh melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik secara konvensional maupun dengan skema syariah.Tujuan utamanya adalah untuk memastikan siapa saja bisa memiliki hunian sendiri, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

  • 07/09/2023
  • Catatan Berita

Strategi Pemerintah Untuk Salurkan Subsidi LPG 3 Kilogram Tepat Sasaran

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh presiden maupun kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Era Transisi Energi, Industri Hulu Migas Tekan Emisi

Implementasi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfataan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. CCS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK melalui penginjeksian dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Bansos PKH 2023 Tahap 3

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial (bansos) PKH 2023 akan disalurkan dalam empat tahap.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Pajak Emas Turun Jadi 0,25%

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Awalnya emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Sah! Pertamina dan Petronas Akuisisi 35% Kepemilikan Shell Di Blok Masela

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela. Dalam hal ini, PHE bekerja sama dengan PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE akan mengelola 20 persen dari kepemilikan tersebut, sedangkan 15 persen sisanya akan dikelola PETRONAS Masela.

  • 07/08/2023
  • Catatan Berita

Reformasi Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta Implikasinya Terhadap Tata Kelola Keuangan Daerah

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada era Reformasi secara resmi dimulai sejak 01 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal selama kurang lebih dua dekade dinilai belum optimal. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang ini tidak hanya mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi juga mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Hadirnya UU HKPD tersebut mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta UU PDRD.

  • 28/07/2023
  • Tulisan Hukum
  • BPK Perwakilan Provinsi Maluku
  • Pajak, Perpajakan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • 18/06/2023
  • Matriks Perbandingan

Pencairan Program Indonesia Pintar Kemdikbud 2023

Sekitar 5,3 juta siswa SD, SMA, dan SMP sudah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2023. Terdapat sekitar 12,6 juta penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Kementerian ESDM Perpanjang Batas Waktu Lelang Blok Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengumumkan perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Wilayah Kerja (WK) atau Blok Migas Tahap I Tahun 2023 selama 14 hari. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa batas waktu Akses Dokumen Lelang yang semula dibuka hingga tanggal 8 Mei 2023, diperpanjang hingga tanggal 22 Mei 2023.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta, Akan Bebani Keuangan Negara?

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpangkas. Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Bansos dan BLT Cair di 2023, Ada Kartu Prakerja Hingga PKH

Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran perlinsos dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan

  • 24/01/2023
  • Catatan Berita

WK Migas Masih Jadi Incaran Investor, Kementerian ESDM Umumkan Pemenang Lelang Tahap I dan Buka Lelang WK Tahap II

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

  • 24/01/2023
  • Catatan Berita