Pemerintah memgeluarkan kebijakan penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan Tapera tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementerian yang ia pimpin membutuhkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menjalankan berbagai program di tahun 2025 mendatang. Saat ini, Kemenkominfo mendapat anggaran Rp 7 triliun untuk periode 2025. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). "Bapak/ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun, dimana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 triliun," ujar Budi.

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan

Kabupaten Buleleng memiliki luasan wilayah yang berpotensi tinggi untuk produksi Kopi Robusta dan Arabika serta sangat berpotensi menjadikan Kopi Robusta dan Arabika sebagai komoditas dan produk unggulan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng juga ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas kopi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas kopi, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum optimal dalam mengembangkan komoditas kopi arabika dan robusta sebagai komoditas unggulan daerah, diantaranya belum optimal dalam menyusun perencanaan pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu dan hilir sehingga tidak tersedia arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi, belum optimal dalam meningkatkan kapasitas produksi kopi secara kuantitas dan kualitas, serta belum optimal dalam meningkatkan kualitas daya tarik produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM daerah .

Hasil SSGI tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni 35,3%. Hal ini terjadi dalam 3 tahun terakhir (2019, 2021, dan 2022). Berdasarkan sumber data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023 pada seluruh Kabupaten/Kota di NTT, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, yaitu Kabupaten Sikka sebanyak 1,6% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7,6% untuk periode Agustus 2023. Di 20 Kabupaten/Kota lain terjadi penurunan prevalensi stunting sebanyak 0,3 - 11,3%, akan tetapi masih banyak daerah yang belum mencapai target RPJMN senilai 14% yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao. Tulisan hukum ini akan membahas permasalahan stunting dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi buka-bukaan nasib 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan anak usaha dari Danareksa. Menurut Yadi jumlah BUMN yang menjadi 'pasien' PPA bakal berkurang."Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, ditutup atau dimerger," ujar Yadi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Yadi enggan bicara lebih detail mengenai BUMN-BUMN tersebut. Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PPA. Dari sisi Danareksa, kata Yadi, pihaknya ingin agar ada percepatan. Percepatan yang dimaksud ialah nasib yang jelas terhadap BUMN-BUMN tersebut. "Kalau mau detailnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan, karena kan sudah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021. Dan sudah melewati up and down, Covid-nya sudah selesai juga," terang Yadi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin akan lebih transparan dalam menyalurkan pupuk subsidi. Selain itu, perseroan juga akan lebih adil dalam distribusi pupuk tersebut. Pada tahun 2024 ini, alokasi penyaluran pupuk subsidi meningkat hampir dua kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan, dengan adanya penambahan pupuk subsidi ini, diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan. "Kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat penting pada produktivitas pertanian. Nitrogen misalnya, mempunyai dampak pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan phospat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI yang dikutip, Rabu (3/4/2024).

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengungkapkan Kebijakan Satu Peta telah mencapai perkembangan yang signifikan. Aris menjelaskan ada 4 kegiatan utama dalam kebijakan tersebut, yang pertama kegiatan kompilasi data yang tercatat telah rampung 100 persen. "Kompilasi itu mengumpulkan dari setiap kementerian itu, agar bisa dikomunikasikan seluruh kementerian untuk dipakai rencana pembangunan secara komprehensif," ujar Aris saat acara Media Briefing: Road to One Map Policy (OMP) di Jakarta. Kedua, kegiatan integrasi data yang mencapai 90 persen dan masih terdapat 10 persen yang tengah dalam proses verifikasi Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga, BIG mencatat kegiatan sinkronisasi mencapai 86 persen.

Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu akibat dampak El-Nino. CPP merupakan intervensi dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk pengurangan beban pengeluaran. Badan Pangan Nasiobal (BAPANAS) melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat yang dimulai bulan Januari 2024.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 (PMK 7/2024) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah ditanggung pemerintah (DPT). Insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada sektor perumahan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, terkait devisa hasil ekspor di industri hulu migas. Dalam rangka mendiskusikan implementasi dari ketentuan tersebut SKK Migas melakukan sosialisasi implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pertumbuhan jumlah BLU tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan BLU yang secara langsung berkontribusi kepada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan. Oleh karenanya, peran BLU akan semakin penting di masa yang akan datang dalam memberikan layanan publik yang affordable, available, dan sustainable serta menjadi multiplier effect pertumbuhan ekonomi. Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU diharapkan mampu memangkas keterbatasan regulasi, dan kultur tradisional dalam mengoptimalkan fungsinya, tanpa lepas dari tujuan pemerintah itu sendiri.

Gerakan Nasional Revolusi Mental tercantum pada program prioritas nasional dalam rangka menguatkan karakter bangsa Indonesia dengan revolusi mental bangsa untuk tujuan melanjutkan konsep Trisakti yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Kebudayaan Indonesia. Sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, Gerakan Nasional Revolusi Mental dipelopori oleh para pemimpin dan aparat negara untuk memulai Revolusi Mental yang diawali dari instansi masing-masing, yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).

Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk meningkatkan infrastruktur jalan sebagai salah satu strategi mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan daerah menjadi perhatian pada tulisan hukum ini. Tulisan ini menggunakan metode normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan melihat pengaturan regulasi terkait kebijakan dan strategi yang dijalankan pemerintah dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan di Indonesia dan Provinsi terkait pada khususnya melalui peningkatan infrastruktur jalan.

NTT sebagai bagian dari pesona keindahan alam Indonesia selalu berusaha menggali dan mengembangkan potensi wilayah dalam bidang pariwisata. Dalam rangka meningkatkan pendapatan nasional dan penciptaan lapangan kerja dan kesempatan usaha masyarakat, destinasi pariwisata dapat dikembangkan dengan seluas-luasnya. Selain itu, pariwisata juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan mendukung perkembangan dan pelestarian seni budaya dan keindahan alam di Provinsi NTT. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi NTT telah berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang pariwisata untuk menarik minat wisatawan, baik wisatawan nusantara (domestik) maupun dari wisatawan manca negara (turis asing).

Sejumlah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan tarif pajak dan jasa tertentu (PBJT) untuk kategori hiburan pada 2024. Ketetapan itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut membawa perubahan dalam kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya adalah Pajak atas Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Namun kenaikan paling signifikan berlaku untuk pajak hiburan seperti karaoke, diskotek, bar, klub malam, dan spa, yakni menjadi 40-75 persen.

Kasus pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 turut menyebabkan kerugian lingkungan hingga Rp271.069.688.018.700 atau Rp271 triliun. Ahli lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo memaparkan, kerugian kerusakan hutan di Bangka Belitung (Babel) sebesar Rp271 triliun itu merupakan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dalam kawasan hutan dan nonkawasan hutan. "Di kawasan hutan sendiri kerugian lingkungan ekologisnya itu Rp157,83 triliun, ekonomi lingkungannya Rp60,276 triliun, pemulihannya itu Rp5,257 triliun. Totalnya saja untuk yang di kawasan hutan itu adalah Rp223.366.246.027.050," kata Bambang saat konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (19/2/2024).

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan anggaran hingga Rp71,3 triliun untuk Pemilu 2024. Jumlah dana ini naik 57,3 persen dibandingkan anggaran pesta demokrasi serentak 2019 lalu yang sebesar Rp45,3 triliun. Adapun anggaran pemilu 2024 diberikan secara bertahap sejak proses persiapan. Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, dan Bagian Bendahara Umum Negara (Polhukam dan BA BUN) Dwi Pudjiastuti Handayani mengatakan kenaikan anggaran pemilu yang hampir dua kali lipat disebabkan oleh beberapa perubahan aturan. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu yang dikutip pada Senin (12/1), anggaran Pemilu 2024 pertama kali digelontorkan pada 2022. Namun, anggarannya masih kecil yakni Rp3,1 triliun di APBN 2022. "Anggaran bahkan sudah diberikan sejak jauh-jauh hari, sekitar 20 bulan sebelum Pemilu terselenggara," tulis Kemenkeu.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan tahun 2021 angka stunting secara nasional mengalami penurunan sebesar 1,6 persen per tahun dari 27.7 persen tahun 2019 menjadi 24,4 persen tahun 2021. Hampir sebagian besar dari 34 provinsi menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi dari kebijakan pemerintah mendorong percepatan penurunan stunting di Indonesia telah memberi hasil yang cukup baik.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat. Rumah sakit dapat didirikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau swasta. Dalam hal ini rumah sakit yang didirikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berbentuk Unit Pelaksana Teknis (“UPTD”) dari Instansi yang bertugas di bidang kesehatan, atau Instansi tertentu dengan pengelolaan Badan Layanan Umum (“BLU”) atau Badan Layanan Umum Daerah (“BLUD”) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.