Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) yang menjalankan tugasnya sesuai Nilai Dasar BPK dengan berkedudukan di Kantor BPK Pusat. MKKE beranggotakan 5 (lima) orang yang terdiri atas: 2 (dua) orang Anggota BPK; 2 (dua) orang dari unsur akademisi; dan 1 (satu) orang dari unsur profesi.

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I, II, III, dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jawa Barat mengadakan kegiatan lelang serentak. Kegiatan lelang ini pun dilakukan di Kementrian Keuangan Satu Jawa Timur. Aset yang dilelang secara serentak ini terdiri dari kendaraan bermotor (roda dua, empat, bahkan truk), tanah dan/atau bangunan, dan juga logam mulia emas murni. Lelang ini dilaksanakan secara daring melalui situs portal.lelang.go.id. Lelang melalui internet (e-auction) merupakan suatu modernisasi lelang yang dilakukan DJKN yang memungkinkan masyarakat pembeli atau peserta lelang dapat berpartisipasi dengan melakukan penawaran cukup melalui internet tanpa perlu hadir pada suatu tempat pelaksanaan lelang. Masyarakat juga jadi mudah mengakses untuk mengikuti lelang-lelang yang diselenggarakan oleh DJKN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) melalui Dinas PUPR daerah mulai melaksanakan perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di berbagai wilayah diantaranya pada Kabupaten Subang dan Kota Pekanbaru.

Pemerintah telah menerbitkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan ada 117 juta bidang tanah yang telah terdaftar lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Jumlah itu, katanya, telah mencapai 97 persen dari target tahun 2024.

E-meterai pada berkas pendaftaran CPNS harus asli agar terhindar dari penipuan, pembelian e-meterai langsung melalui distributor resmi oleh perusahaan umum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Maka, peserta CPNS sebisa mungkin hindari membeli e-meterai melalui e-commerce.

Indonesia berkomitmen dalam pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals 2030). Agenda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Tulisan hukum ini akan membahas mengenai Kriteria Keberlanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dan Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Melakukan Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap didasarkan pada prevalensi Stunting dan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang melakukan agenda tersebut. Hasil Survei Status Gizi Indonesia menunjukan bahwa Provinsi Riau memiliki prevalensi Stunting rendah yaitu sebesar 17,0% di Tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 22,3%. Tulisan hukum ini merupakan kajian normatif yang disusun dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan akan menjelaskan implementasi strategi nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting, dengan studi kasus Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tanggal 7 Agustus diperingati sebagai Hari Hutan Indonesia. Tahun ini mengangkat tema 'Jaga Hutan Jaga Iklim', yang bermaksud mengajak kita untuk turut berpartisipasi dalam kampanye ini. Dalam tema ini, hutan tropis Indonesia, terbesar ketiga di dunia, berperan penting sebagai salah satu solusi mengatasi perubahan iklim yang dampaknya nyata dan dirasakan oleh semua orang. Hari Hutan Indonesia juga menjadi momentum bagi semua pihak untuk merenungkan kembali pentingnya hutan dan berkomitmen untuk melindungi dan melestarikannya. Melalui upaya bersama, kita dapat memastikan bahwa hutan Indonesia tetap lestari dan berfungsi optimal untuk generasi mendatang.

Dalam rangka mengentaskan berbagai permasalahan yang dialami masyarakat, pemerintah menggelar sejumlah program bantuan sosial (bansos). Beberapa di antaranya akan cair selama Agustus 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, akan meringankan beban ekonomi masyarakat yang masuk daftar rentan di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan 10 kg per dua bulan

Pemerintah melalui Bea Cukai terus berupaya untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proses ganti rugi sedang berlangsung. Basuki menyatakan anggaran sebesar Rp 90 miliar ini dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek jalan Tol 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan menambah lifting minyak nasional dengan kapasitas kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD). "Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel," ujar Arifin, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2024.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak. Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencari dan mengembangkan cadangan migas. “Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”

Pemerintah memgeluarkan kebijakan penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan Tapera tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementerian yang ia pimpin membutuhkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menjalankan berbagai program di tahun 2025 mendatang. Saat ini, Kemenkominfo mendapat anggaran Rp 7 triliun untuk periode 2025. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). "Bapak/ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun, dimana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 triliun," ujar Budi.

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan

Kabupaten Buleleng memiliki luasan wilayah yang berpotensi tinggi untuk produksi Kopi Robusta dan Arabika serta sangat berpotensi menjadikan Kopi Robusta dan Arabika sebagai komoditas dan produk unggulan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng juga ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas kopi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas kopi, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum optimal dalam mengembangkan komoditas kopi arabika dan robusta sebagai komoditas unggulan daerah, diantaranya belum optimal dalam menyusun perencanaan pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu dan hilir sehingga tidak tersedia arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi, belum optimal dalam meningkatkan kapasitas produksi kopi secara kuantitas dan kualitas, serta belum optimal dalam meningkatkan kualitas daya tarik produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM daerah .

Hasil SSGI tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni 35,3%. Hal ini terjadi dalam 3 tahun terakhir (2019, 2021, dan 2022). Berdasarkan sumber data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023 pada seluruh Kabupaten/Kota di NTT, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, yaitu Kabupaten Sikka sebanyak 1,6% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7,6% untuk periode Agustus 2023. Di 20 Kabupaten/Kota lain terjadi penurunan prevalensi stunting sebanyak 0,3 - 11,3%, akan tetapi masih banyak daerah yang belum mencapai target RPJMN senilai 14% yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao. Tulisan hukum ini akan membahas permasalahan stunting dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur