Realisasi belanja secara persentase dari pagu terendah berdasarkan persentase ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp153,25 miliar atau 0,07 persen dari pagu. Selain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah pun secara persentase serapan anggaran baru 0,15 persen atau Rp164,62 miliar. Banten baru 2,54 persen atau Rp88 miliar dan Sulawesi Tenggara baru 3,69 persen atau Rp50,7 miliar. Terakhir, Aceh baru 4,61 persen atau Rp18,88 miliar.

Selain mempercepat belanja insentif nakes, Mendagri meminta daerah juga bisa mempercepat belanja penanganan Covid-19 yang lain. Misalnya, untuk pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4, pembagian masker, vaksinasi, dan bantuan dana kelurahan. Sebab, tidak seperti desa yang memiliki dana desa, kebutuhan dana penanganan Covid-19 di level kelurahan dipenuhi dari hasil pengalihan DAU dan DBH.

Pemerintah memutuskan memberikan kembali subsidi upah atau subsidi gaji kepada pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan. Nilai pemberiannya sebesar Rp1 juta untuk dua bulan yang dicairkan dalam satu waktu. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam pemberian subsidi gaji ini, pemerintah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Menaker menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan pencairan bantuan subsidi gaji pada 2020

Saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti saat ini, bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Pemerintah mengucurkan berbagai bantuan sosial di tengah kondisi sulit ini. Untuk bulan Juli 2021, data penerima bansos dapat dicek melalui laman khusus yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), di laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melalui link cekbansos.kemensos.go.id.

Pemerintah menambah perusahaan digital untuk melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) atau biasa disebut dengan pajak digital. Terdapat tambahan delapan perusahaan yang akan memungut PPN atas produk digital yang dijual ke pelanggan Indonesia

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran Dana Desa, yakni anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Di tengah pandemi COVID-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Beleid ini memberi wewenang dan fungsi yang besar terkait pertanahan kepada Bank Tanah, mulai dari perencanaan hingga distribusi tanah dalam program reforma agraria. Dengan beleid ini, Badan Bank Tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL). Nantinya, di atas HPL tersebut, bank tanah dapat memberi Hak Guna Bangunanii (HGB), Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Pakaiiv kepada pihak lain berdasarkan perjanjian.

Pemerintah dhi. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mengejar dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Total dana sebesar Rp110.454.809.645.467 atau Rp110,45 triliun. Dalam bincang virtual bareng DJKN bertajuk 'Dukungan Aset Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan Perekonomian Nasional’, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu, Rionald Silaban mengatakan akan menagih utang BLBI ke manapun sampai dapat, termasuk hingga ke luar negeri

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan realisasi dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp155,6 triliun per 30 April 2021. Angka itu setara dengan 22,3 persen dari pagu yang sebesar Rp699,43 triliun. Airlangga Hartarto merinci realisasi program kesehatan sebesar Rp21,15 triliun, jumlahnya setara dengan 12,1 persen dari pagu yang disiapkan sebesar Rp175,52 triliun. Kemudian, realisasi dana untuk klaster perlindungan sosial adalah 32 persen. Artinya, dana yang terpakai sejauh ini sebesar Rp49,07 triliun dari pagu yang disediakan sebesar Rp150,88 triliun. "Diharapkan bahwa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa yang baru terealisasi 12 persen diminta bisa ditingkatkan," kata Airlangga dalam konferensi pers.

Anggota Komisi VIII DPR Surahman Hidayat mengungkapkan, permasalahan dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) adalah belum memadainya anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan kegiatan verifikasi dan validasi (verivali) data kemiskinan. Anggaran yang di alokasikan untuk kegiatan verivali DTKS seringkali tidak memasukkan perhitungan medan dan jarak tempat tinggal penerima manfaat, serta keterbatasan frekuensi angkutan umum menuju tempat tinggal penerima manfaat.

Dalam tulisan hukum ini akan dibahas mengenai Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini dikarenakan nakes merupakan garda terdepan bangsa untuk memulihkan negara dari pandemi Covid-19. Pemberian insentif pun dilakukan pemerintah sebagai apresiasi atas jasa yang tak ternilai yang mereka pertaruhkan. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan agar hak nakes untuk mendapatkan insentif dapat tersalurkan dengan akuntabel. Tulisan hukum mengenai pemberian insentif bagi nakes ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melakukan sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kepala LKPP Roni Dwi Susanto mengatakan, Perpres tersebut memuat sejumlah substansi perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). “Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD,” kata Roni. Roni mengatakan, sebelum adanya perubahan substansi, tidak ada kewajiban persentase minimal belanja pengadaan ke UMK. Namun, sesuai dengan salah satu tujuan UU Cipta Kerja maka dicantumkan persentase tersebut untuk UMK.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan terjadi defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp45,7 triliun sepanjang Januari 2021, atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, defisit APBN Januari 2021 meningkat 31,5 persen dibanding Rp34,8 triliun atau 0,23 persen terhadap PDB pada Januari 2020. "Sebab Januari tahun lalu Indonesia belum mengalami Covid-19," kata Sri Mulyani.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) melalui Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (P2P) Papua I Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan pada tahun 2021 ini akan menyalurkan anggaran bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) di Provinsi Papua senilai Rp3,7 miliar. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan untuk 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut. "Bantuan PSU disalurkan oleh Kemen PUPR agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kemen PUPR, Khalawi Abdul Hamid, dalam siaran persnya.

Pemerintah berhasil memperoleh dana sebesar Rp4,99 triliun dari lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Secara total, pemerintah melelang enam seri sukuk, yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan Project Based Sukuk (PBS). "Total nominal yang dimenangkan dari keenam seri yang ditawarkan tersebut adalah Rp4,99 triliun, menyebutkan hasil lelang sukuk ini belum memenuhi target indikatif Rp12 triliun" bunyi keterangan resmi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD). Pembentukan itu berlandaskan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Beleid ini diteken Presiden pada 4 Maret 2021. Dalam Pasal 2 Keppres 3/2021 disebutkan, pembentukan Satgas P2DD bertujuan mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 kembali meningkat setelah beberapa kali mengalami revisi akibat perubahan dinamis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa Dasa Nugraha menyebutkan anggaran PEN akan menuju ke level Rp627,9 triliun dari sebelumnya sekitar Rp619 triliun.

Pemerintah memperpanjang insentif pajak sebagai dampak pandemi Covid-19 hingga 30 Juni 2021, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2021. Ketentuan ini terbit menggantikan PMK Nomor 86/PMK.03/2020 jo PMK Nomor 110/PMK.03/2020 yang mengatur tentang pemberian insentif pajak hingga 31 Desember 2020.