Dengan terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah daerah berupaya untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh sehingga dampak ekonomi di masyarakat dapat diminimalkan. Pemerintah daerah mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki untuk menggerakkan ekonomi di daerahnya dapat kembali berputar. Namun dengan menurunnya jumlah pendapatan daerah, maka salah satu alternatif untuk mendanai penanganan dampak Covid-19 adalah dengan melakukan pinjaman daerah. Pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk pendanaan pemulihan ekonomi nasional melalui skema investasi pemerintah pusat kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk memberikan pinjaman kepada daerah.

Dalam pelaksanaan fungsinya BUMD memberikan porsi peran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terlibat dalam pengelolaan. Hal ini sebagaimana termaktub dalam pasal 36 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (selanjutnya disebut dengan PP BUMD) yang menyatakan bahwa pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik dapat menjadi anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris pada BUMD dari unsur lainnya.

Matriks Perbandingan Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berbagai bantuan sosial (bansos) direncanakan masih akan disalurkan oleh pemerintah pada September 2021. Berbagai bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak karena pandemi Covid-19 dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah yakni mulai dari subsidi listrik, bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, hingga kartu sembako dan program Kartu Prakerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada sebanyak 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi tambang ilegal mineral. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat, PETI tidak ikuti tata kelola pertambangan yang baik, membahayakan dan merusak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang dari lelang empat wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas bumi (migas) yang ditawarkan melalui penawaran langsung (direct offer). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan hanya ada dua pemenang dari lelang blok migas yang ditawarkan tersebut. Meski ada empat blok migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung, namun hanya ada dua blok yang diminati investor dan ada pemenangnya.

Plt Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan dokter Kirana Pritasari, MQIH mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang tangani Covid-19 baik dari pusat maupun daerah termasuk tunggakan insentif tahun 2020 lalu. Dokter Kirana menjelaskan total pagu yang dianggarkan pemerintah untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun ini sebanyak Rp9,078 triliun, yaitu Rp1,480 digunakan untuk membayar tunggakan insentif tahun anggaran 2020. Kemudian Rp7,428 untuk insentif tahun 2021 dan 170 miliar untuk santunan kematian.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan hasil refocusing anggaran pendidikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8) kemarin. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penyaluran bantuan kuota internet yang akan disalurkan di semester dua tahun 2021.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merampungkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,2 triliun di Jawa Timur demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Bali. Infrastruktur kelistrikan tersebut terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi. Meski di tengah pandemi, pemberian tegangan (energize) pada 6 PSN di Jawa Timur tersebut berhasil diselesaikan pada Semester I Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural. "Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022," jelas Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus 2021.

Pemerintah kembali memperpanjang beberapa bantuan dan insentif seiring dengan perpanjangan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 hingga 2 Agustus 2021. Tak hanya pelaku usaha dan pekerja formal, murid sekolah dan pengajar juga mendapat bantuan berupa subsidi kuota internet. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan memperpanjang subsidi selama 5 bulan hingga Desember mendatang. Kuota internet akan diberikan kepada 38,1 juta penerima dengan anggaran digelontorkan sebesar Rp5,5 triliun.

Realisasi belanja secara persentase dari pagu terendah berdasarkan persentase ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp153,25 miliar atau 0,07 persen dari pagu. Selain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah pun secara persentase serapan anggaran baru 0,15 persen atau Rp164,62 miliar. Banten baru 2,54 persen atau Rp88 miliar dan Sulawesi Tenggara baru 3,69 persen atau Rp50,7 miliar. Terakhir, Aceh baru 4,61 persen atau Rp18,88 miliar.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) kepada para pelaku usaha mikro di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (30/7). Bantuan hibah sebesar Rp1,2 juta per orang tersebut diberikan untuk mendorong ekonomi masyarakat pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak langsung pandemi virus corona. "Tahun 2021 yang akan dibagikan untuk Bantuan Presiden (Banpres) Produktif ini adalah Rp15,3 triliun yang dibagikan kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi bukan hanya bapak, ibu semuanya, enggak. Ada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil yang ada di seluruh Tanah Air dan mulai dibagikan pada hari ini. Kita berharap ini bisa membantu mendorong ekonomi kita semuanya," jelas Jokowi.

Untuk meningkatkan akses pembiayaan perbankan kepada para petani, OJK mengupayakan agar diperbanyak pembentukan klaster pertanian dengan menciptakan ekosistem di kalangan petani yang mempermudah proses pengajuan, pencairan dan penjaminan kredit, bahkan sampai pemasaran produk pertanian.

Selain mempercepat belanja insentif nakes, Mendagri meminta daerah juga bisa mempercepat belanja penanganan Covid-19 yang lain. Misalnya, untuk pelaksanaan PPKM Level 3 dan 4, pembagian masker, vaksinasi, dan bantuan dana kelurahan. Sebab, tidak seperti desa yang memiliki dana desa, kebutuhan dana penanganan Covid-19 di level kelurahan dipenuhi dari hasil pengalihan DAU dan DBH.

Pemerintah memutuskan memberikan kembali subsidi upah atau subsidi gaji kepada pekerja bergaji Rp3,5 juta per bulan. Nilai pemberiannya sebesar Rp1 juta untuk dua bulan yang dicairkan dalam satu waktu. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, dalam pemberian subsidi gaji ini, pemerintah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Menaker menjelaskan, mekanisme tersebut berbeda dengan pencairan bantuan subsidi gaji pada 2020

Saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat seperti saat ini, bantuan sosial (bansos) menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu. Pemerintah mengucurkan berbagai bantuan sosial di tengah kondisi sulit ini. Untuk bulan Juli 2021, data penerima bansos dapat dicek melalui laman khusus yang disediakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos), di laman Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau melalui link cekbansos.kemensos.go.id.

Pemerintah menambah perusahaan digital untuk melakukan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) atau biasa disebut dengan pajak digital. Terdapat tambahan delapan perusahaan yang akan memungut PPN atas produk digital yang dijual ke pelanggan Indonesia

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk pemanfaatan anggaran Dana Desa, yakni anggaran tersebut harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia dan dampak pembangunan desa harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus. Di tengah pandemi COVID-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung Dana Desa (BLT DD).