Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpangkas. Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 akan dibuka pada kuartal pertama 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, William Sudhana, merujuk pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Mengutip pernyataan dari Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) pada talkshow di TVRI, Prakerja 2023 akan dimulai di Q1 2023 dengan skema normal," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/1/2023). William menambahkan, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) masih menunggu arahan lebih lanjut.

Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran perlinsos dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas berbagai layanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah, transformasi pelayanan publik harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik merupakan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat undang-undang dimaksud yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Minyak dan gas migas (migas) bumi merupakan sumber energi sekaligus komoditas perdagangan yang sangat penting. Terkait dengan hal tersebut, selayaknya sistem perminyakan nasional disempurnakan sehingga investor migas akan lebih bergairah dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, produksi migas akan bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, membuat skema pengelolaan migas yang menguntungkan bagi negara. Production Sharing Contract Agreement (PSC) merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang migas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam, serta menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 September 2022. Perpres ini mengatur tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR dalam melaksanakan penugasan khusus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

Seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) BBM. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan Bansos BBM akan cair mulai September 2022. Bansos tersebut untuk 18.486.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana 20,65 juta KPM. Bansos akan disalurkan melalui PT Pos di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Mensos Risma dalam konferensi pers melalui You Tube dari di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022. Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp17,33 triliun terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

Presiden Joko Widodo meresmikan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Domestik untuk untuk transaksi pemerintah pusat dan daerah di dalam negeri pada Senin (29/8/2022). KKP Domestik adalah skema pembayaran domestik berbasis fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik. Sejumlah pejabat pun hadir, di antaranya Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp99,33 triliun per 26 Agustus 2022. Hal ini pun merupakan komitmen dari BI untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahuh 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian nasional saat ini. Oleh karena itu, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong holding ultra mikro melakukan akselerasi pembiayaan ke segmen tersebut. Selain itu, Kementerian BUMN juga menekankan pentingnya UMKM dibantu untuk melakukan digitalisasi. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang merupakan anggota holding ultra mikro aktif melakukan pendampingan terhadap nasabahnya untuk bisa go online.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan kembali penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk transaksi perpajakan. Sistem ini akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 mendatang. Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu Suryo Utomo menyatakan langkah ini menyusul integrasi data yang tengah dilakukan pemerintah antara NIK dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hingga saat ini tercatat Kemenkeu tengah melakukan integrasi pada 19 juta data, dari target sekitar 42 juta NIK. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.