Menampilkan 245 data

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

  • 18/06/2023
  • Matriks Perbandingan

Pencairan Program Indonesia Pintar Kemdikbud 2023

Sekitar 5,3 juta siswa SD, SMA, dan SMP sudah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2023. Terdapat sekitar 12,6 juta penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Kementerian ESDM Perpanjang Batas Waktu Lelang Blok Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengumumkan perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Wilayah Kerja (WK) atau Blok Migas Tahap I Tahun 2023 selama 14 hari. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa batas waktu Akses Dokumen Lelang yang semula dibuka hingga tanggal 8 Mei 2023, diperpanjang hingga tanggal 22 Mei 2023.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Mobil Listrik Akan Disubsidi Rp80 Juta, Akan Bebani Keuangan Negara?

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpangkas. Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

  • 29/05/2023
  • Catatan Berita

Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Segera Dibuka, Ini Syaratnya

Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 akan dibuka pada kuartal pertama 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, William Sudhana, merujuk pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Mengutip pernyataan dari Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) pada talkshow di TVRI, Prakerja 2023 akan dimulai di Q1 2023 dengan skema normal," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/1/2023). William menambahkan, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) masih menunggu arahan lebih lanjut.

  • 24/01/2023
  • Catatan Berita

Bansos dan BLT Cair di 2023, Ada Kartu Prakerja Hingga PKH

Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran perlinsos dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan

  • 24/01/2023
  • Catatan Berita

WK Migas Masih Jadi Incaran Investor, Kementerian ESDM Umumkan Pemenang Lelang Tahap I dan Buka Lelang WK Tahap II

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

  • 24/01/2023
  • Catatan Berita

Standar Pelayanan Sebagai Salah Satu Bentuk Transformasi Pelayanan Publik Instansi Pemerintah

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas berbagai layanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah, transformasi pelayanan publik harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik merupakan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat undang-undang dimaksud yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

  • 26/12/2022
  • Tulisan Hukum
  • Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum
  • Pelayanan Publik

Perbandingan Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dengan PSC Gross Split

Minyak dan gas migas (migas) bumi merupakan sumber energi sekaligus komoditas perdagangan yang sangat penting. Terkait dengan hal tersebut, selayaknya sistem perminyakan nasional disempurnakan sehingga investor migas akan lebih bergairah dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, produksi migas akan bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, membuat skema pengelolaan migas yang menguntungkan bagi negara. Production Sharing Contract Agreement (PSC) merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang migas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam, serta menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia

  • 17/11/2022
  • Tulisan Hukum
  • Direktorat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum
  • Hulu Minyak dan Gas Bumi

Jokowi Tandatangani Perpres 120/2022 Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2022 ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 27 September 2022. Perpres ini mengatur tentang Penugasan Khusus dalam rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Presiden menugaskan khusus kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk melaksanakan fungsi lain dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kementerian PUPR dalam melaksanakan penugasan khusus memperhatikan prinsip kehati-hatian, transparansi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Kebijakan Satu Peta, Pemutakhiran Data Geospasial Untuk Pembangunan Nasional

Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Pemerintah Mulai Kucurkan Bansos Pengalihan Subsidi BBM

Seiring dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) BBM. Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini menyatakan Bansos BBM akan cair mulai September 2022. Bansos tersebut untuk 18.486.756 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari rencana 20,65 juta KPM. Bansos akan disalurkan melalui PT Pos di daerah masing-masing. Demikian disampaikan Mensos Risma dalam konferensi pers melalui You Tube dari di Istana Kepresidenan, Jakarta.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Tata Kelola Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

Kementerian Pertanian (Kementan) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menjelaskan bahwa Permentan Nomor 10 Tahun 2022 menjadi salah satu upaya Kementan untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pupuk subsidi, serta mengoptimalkan penyaluran pupuk bersubsidi bagi para petani. "Tugas pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan tentu hanya bisa dilakukan jika mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat. Pemerintah akan terus berupaya melakukan berbagai langkah agar produksi, produktivitas, dan kinerja pertanian kita meningkat," terang Syahrul.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

BPK Ungkap 9.158 Temuan Senilai Rp18,37 Triliun pada Semester I-2022

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap 9.158 temuan yang memuat 15.674 permasalahan senilai Rp18,37 triliun pada semester I-2022. Ketua BPK Isma Yatun memaparkan sebanyak 7.020 permasalahan berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI), 8.116 permasalahan senilai Rp17,33 triliun terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 538 permasalahan senilai Rp1,04 triliun terkait ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

  • 13/10/2022
  • Catatan Berita

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

Matriks Perbandingan Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi Dan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pengalihan Partisipasi Interes Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

  • 12/10/2022
  • Matriks Perbandingan

BI Sudah Membeli SBN RP99,33 Triliun pada Tahun Ini

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa BI telah melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar perdana sebesar Rp99,33 triliun per 26 Agustus 2022. Hal ini pun merupakan komitmen dari BI untuk berpartisipasi dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kata Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita

Presiden Tetapkan 13 Proyek Strategis Nasional Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 13 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Pemerintah melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mendorong pembangunan 13 PSN baru ini agar tepat waktu dan tepat sasaran. Penetapan 13 PSN baru tertuang dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahuh 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

  • 23/09/2022
  • Catatan Berita