Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengatakan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan tidak akan naik hingga akhir tahun 2024. Hal itu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menjaga ketahanan dana jaminan sosial kesehatan, perbaikan mutu layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan berdasarkan perhitungan aktuaria. "Maka diproyeksikan belum dibutuhkan penyesuaian iuran JKN sampai akhir 2024."

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) baru-baru ini mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Dalam UU Kesehatan ini, ada 11 undang-undang di sektor kesehatan lama yang diubah. Pokok pembahasan yang disepakati Pemerintah dengan DPR berkaitan dengan berbagai upaya peningkatan kesehatan Indonesia dalam 20 bab dan 450 pasal.

Dalam rangka mendukung perbaikan dan penggantian instalasi minyak dan gas bumi yang rusak atau memiliki risiko tinggi salah satunya dilaksanakan dengan kegiatan yang memerlukan penghentian operasi (shutdown) Fasilitas Produksi. Prosedur planned shutdown secara rinci diatur dalam Pedoman Tata Kerja SKK Migas Nomor PTK 041/SKKMA0000/2022/S0 tentang Pemeliharaan Fasilitas Produksi Minyak dan Gas Bumi Revisi-03.

Untuk kelancaran pelaksanaan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas (LPG) di seluruh wilayah Indonesia telah ditetapkan berbagai ketentuan baik yang ditetapkan oleh presiden maupun kementerian terkait yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 70 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg hanya diperuntukkan bagi rumah tangga dan usaha mikro yang dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Implementasi carbon capture storage/carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS) diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfataan, dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. CCS merupakan upaya mengurangi Emisi GRK melalui penginjeksian dan penyimpanan Emisi Karbon pada Wilayah Kerja.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk dukungan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin di Indonesia. Bantuan sosial (bansos) PKH 2023 akan disalurkan dalam empat tahap.

Pemerintah melalui Kementrian Keuangan resmi menurunkan pungutan pajak emas batangan menjadi 0,25 persen. Awalnya emas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,45 persen.

PT Pertamina (Persero) melalui Subholding Upstream PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani perjanjian jual beli untuk akuisisi kepemilikan Shell Upstream Overseas Services (I) Limited (SUOS) di Blok Masela. Dalam hal ini, PHE bekerja sama dengan PETRONAS melalui PETRONAS Masela Sdn. Bhd. (PETRONAS Masela) mengambil alih 35 persen kepemilikan SUOS di blok tersebut. PHE akan mengelola 20 persen dari kepemilikan tersebut, sedangkan 15 persen sisanya akan dikelola PETRONAS Masela.

Salah satu aspek penting dari hubungan antara pemerintah pusat dan daerah terefleksi dalam intergovernmental fiscal relations. Pelimpahan tugas kepada pemerintah daerah dalam otonomi harus disertai dengan pelimpahan keuangan (money follow functions). Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia pada era Reformasi secara resmi dimulai sejak 01 Januari 2001. Proses tersebut diawali dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (PKPD). Hingga kini, kedua regulasi tersebut sudah mengalami beberapa kali revisi hingga yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Namun, pelaksanaan desentralisasi fiskal selama kurang lebih dua dekade dinilai belum optimal. Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan kebijakan baru yang berorientasi pada kinerja dan kapasitas daerah dalam peningkatan pelayanan publik. Maka Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang ini tidak hanya mencabut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi juga mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Hadirnya UU HKPD tersebut mengharuskan pemerintah daerah melaksanakan penyesuaian terhadap keuangan daerah yang selama ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, serta UU PDRD.

Matriks Perbandingan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekitar 5,3 juta siswa SD, SMA, dan SMP sudah terdaftar sebagai penerima Program Indonesia Pintar (PIP) 2023. Terdapat sekitar 12,6 juta penerima PIP 2023 yang belum menerima bantuan tersebut.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) mengumumkan perpanjangan batas waktu akses dan pemasukan Dokumen Partisipasi Lelang Wilayah Kerja (WK) atau Blok Migas Tahap I Tahun 2023 selama 14 hari. Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan bahwa batas waktu Akses Dokumen Lelang yang semula dibuka hingga tanggal 8 Mei 2023, diperpanjang hingga tanggal 22 Mei 2023.

Bantuan pemerintah untuk mobil listrik berupa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sudah berlaku 1 April 2023. Masyarakat yang mau membeli mobil listrik dapat langsung datang ke dealer untuk melakukan transaksi. Mobil listrik dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40% bisa mendapatkan insentif PPN sebesar Rp10%. Dengan begitu, mobil listrik yang memenuhi syarat tersebut hanya dikenakan PPN 1%. Praktis insentif PPN membuat harga mobil listrik ikut terpangkas. Aturan insentif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

Tulisan hukum ini merupakan kajian normatif yang akan fokus membahas Stranas PK melalui Perizinan dan Tata Niaga dengan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dengan Studi Kasus Perizinan pada Sektor Perkebunan di Wilayah Provinsi Riau yang merupakan salah satu dari lima Provinsi yang menjadi pilot project dari kebijakan satu peta, selain Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), Sulawesi Barat (Sulbar), dan Papua.

Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 akan dibuka pada kuartal pertama 2023. Hal itu disampaikan oleh Kepala Komunikasi Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, William Sudhana, merujuk pernyataan sebelumnya dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. "Mengutip pernyataan dari Pak Menko (Perekonomian Airlangga Hartarto) pada talkshow di TVRI, Prakerja 2023 akan dimulai di Q1 2023 dengan skema normal," ujarnya ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (1/1/2023). William menambahkan, Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja (MPPKP) masih menunggu arahan lebih lanjut.

Anggaran bantuan sosial (bansos) sudah masuk dalam perlindungan sosial (perlinsos) yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa anggaran perlinsos dialokasikan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan tersebut diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang lelang Wilayah Kerja (WK) West Kampar dalam acara The 3rd International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (IOG) di Nusa Dua Convention Center, Bali, Rabu (23/11/2022). Perusahaan yang memenangkan lelang tersebut adalah konsorsium PT Aserra Petrolindo Gemilang dan PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) Langgak. Adapun jumlah total investasi komitmen pasti dalam lelang tersebut sebesar 32.559.982 USD dengan bonus tanda tangan sebesar 250.000,00 USD.

Seiring dengan perkembangan jaman dan kebutuhan masyarakat atas berbagai layanan yang diberikan oleh setiap instansi pemerintah, transformasi pelayanan publik harus senantiasa dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik merupakan penyelenggara pelayanan publik. Salah satu kewajiban penyelenggara pelayanan publik sesuai amanat undang-undang dimaksud yaitu menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Minyak dan gas migas (migas) bumi merupakan sumber energi sekaligus komoditas perdagangan yang sangat penting. Terkait dengan hal tersebut, selayaknya sistem perminyakan nasional disempurnakan sehingga investor migas akan lebih bergairah dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia, produksi migas akan bisa ditingkatkan. Pemerintah Indonesia dalam rangka untuk mencapai tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, membuat skema pengelolaan migas yang menguntungkan bagi negara. Production Sharing Contract Agreement (PSC) merupakan suatu metode perjanjian di dalam bisnis yang digunakan dalam bidang migas bumi di Indonesia dalam rangka memperbesar pendapatan negara dari sumber daya alam, serta menarik investor untuk menanamkan modal di Indonesia

Berbagai kebijakan terus ditempuh Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan kewilayahan sekaligus mendorong penguatan ekonomi nasional. Salah satu kebijakan yang telah diimplementasikan dan menjadi dasar dalam pembangunan nasional yakni Kebijakan Satu Peta. Kebijakan tersebut merupakan upaya perwujudan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal, sehingga dapat menjadi acuan yang akurat dan akuntabel dalam pelaksanaan berbagai kegiatan dan perumusan kebijakan berbasis spasial.