Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, produk dalam negeri sangat berkualitas. Oleh sebab itu dia meminta agar jangan ada lagi pembelian produk impor dalam belanja pemerintah. "Produk dalam negeri kita itu sangat berkualitas, jangan lagi ada pembelian produk impor dalam belanja pemerintah untuk produk-produk yang dapat dihasilkan di dalam negeri," ujar Teten dalam jumpa pers virtual Showcase & Business Matching. Teten mengaku, dirinya sudah berkomunikasi dengan para importir agar tidak lagi memproduksi produk-produk yang bisa diolah oleh Indonesia sendiri. "Saya katakan ke teman-teman importir kalau produksi produk-produk yang bisa diolah oleh UMKM kita tunda impornya dan nantinya kita mengajak UMKM bermitra untuk memproduksinya," kata Teten.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, realisasi pencairan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berada pada besaran Rp29,3 triliun hingga awal April ini. Jumlah tersebut baru 6,4 persen dari anggaran yang sebesar Rp455,62 triliun. Penyerapan dana terbesar dari pos anggaran perlindungan sosial masyarakat sebesar 14,69 persen. Telah terserap Rp22,74 triliun dari anggaran Rp154,76 triliun. "Perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun ini untuk Program Keluarga Harapan (PKH), sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan bantuan Pedagang Kaki Lima (PKL), warung dan nelayan," kata Menteri Airlangga di Istana Negara, Senin (4/4/2022). Terbesar kedua yakni dari pos anggaran pemulihan ekonomi yakni 2,80 persen. Dari anggaran Rp178,32 triliun, yang terserap baru Rp5 triliun. "Penguatan ekonomi (realisasinya) Rp5 triliun," kata Airlangga.

Pemerintah telah menetapkan tarif atas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS). Dengan begitu, masyarakat yang akanmembangun rumahnya sendiri akan dikenakan PPN. Adapun aturan ini diatur di dalam PMK Nomor 61/PMK.03/2022 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Kegiatan Sendiri dan berlaku sejak 1 April 2022.Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo mengatakan, PPN atas kegiatan membangun sendiri bukan hal baru. Pajak ini memang sudah ada sejak UU Nomor 11 Tahun 1994 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1995. "Yang disesuaikan hanya tarif dari 10 persen menjadi 11 persen, untuk rumah dengan luas bangunan paling sedikit 200 meter persegi. Dasar pengenaannya hanya 20 persen dari jumlah biaya," cuit Yustinus dalam akun Twitter, @prastow, dikutip Kompas.com.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) kembali memberikan sejumlah bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat per April 2022. Kemensos akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng sebesar 300 ribu kepada masyarakat pada April 2022. Penyaluran BLT minyak goreng ini akan dilakukan bersamaan dengan penyaluran bansos lainnya, antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) diundangkan dan berlaku pada tanggal 6 Januari 2022. Inpres dibuat dalam rangka peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN). Dengan demikian secara resmi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) jadi dilaksanakan. UU IKN tersebut juga menyetujui nama IKN menjadi Nusantara. Namun bukan berarti pemindahan itu memakan waktu yang singkat. Pemindahan Ibu Kota Indonesia dilakukan melalui empat tahapan. Hal itu mengacu pada Buku Saku Pemindahan IKN yang memaparkan apa saja tahapan-tahapan pemindahan ibu kota. Tahap pertama yakni dimulai pada periode 2020-2024, tahap kedua berlangsung pada tahun 2025-2035, kemudian tahap ketiga pada tahun 2035-2045, dan tahap terakhir atau periode 2045.

Pemerintah berencana akan mengisi kekosongan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2022 dan 2023 dengan penjabat yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN). Menanggapi rencana itu, para guru besar dan akademisi berpendapat penunjukkan penjabat berpotensi menimbulkan masalah terutama di daerah dengan status Otonomi Khusus (Otsus) dan istimewa seperti Aceh, Papua dan Yogyakarta. Untuk Provinsi DKI Jakarta, gubernur yang terpilih harus meraih suara mayoritas yakni 50 persen plus satu. Sementara di Provinsi Papua Barat, ada aturan bahwa gubernur harus berasal dari Orang Asli Papua (OAP) dan penunjukkannya melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP). Lalu di Yogyakarta, imbuhnya, gubernur dijabat oleh Sultan yang merupakan keturunan keraton.

PT Pupuk Indonesia (Persero) tercatat sudah menyalurkan 1.009.177 ton pupuk bersubsidi ke seluruh wilayah Indonesia, yang terdiri dari lima jenis pupuk yaitu urea; Super Phosphat kandungan P2O5 36% (SP-36); Zvavelvuure Ammonium (ZA); Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK); dan organiki. "Realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang mencapai 1.009.177 ton dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2022 sebesar 9,1 juta ton," kata Senior Vice President Komunikasi Korporat Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana dalam keterangannya, Rabu (16/2). Dari 1.009.177 ton yang sudah disalurkan, Wijaya merincikan bahwa pupuk urea sebanyak 513.381 ton, pupuk SP-36 sebanyak 32.180 ton, pupuk ZA sebanyak 45.456 ton, pupuk NPK sebanyak 360.106 ton, dan pupuk organik sebanyak 58.072 ton, selanjutnya NPK formula khusus sebanyak 770 ton, dan organik cair sebanyak 13.532 ton.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin ketat mengatur sektor fintech lending. Yang terbaru, OJK merilis aturan untuk mencegah fintech menjadi tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, Dana Desa 2022 akan difokuskan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa. Tujuannya, mengurangi dampak pandemi Covid-19 dan penanganan kemiskinan di desa. Pemerintah menetapkan anggaran Dana Desa 2022 sebesar Rp68 triliun. Dana sebanyak itu akan dibagi untuk 74 ribu desa di seluruh Indonesia. BLT Desa diberikan Rp300 ribu per bulan untuk setiap keluarga yang masuk kategori. Halim Iskandar menjelaskan sebanyak 40 persen Dana Desa akan digunakan untuk BLT, sedangkan sisanya untuk pemberdayaan masyarakat seperti program ketahanan pangan, penanganan Covid-19, dan pembangunan desa.

Kementerian Keuangan melanjutkan dukungan terhadap sektor otomotif melalui perpanjangan insentif Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor, dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022, yang ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2022.Insentif PPnBM DTP kendaraan bermotor telah banyak dimanfaatkan masyarakat kelas menengah di tengah pandemik” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal Keuangan Febrio Kacaribu di Jakarta. Insentif diberikan pada dua segmen kendaraan bermotor yaitu kendaraan bermotor segmen harga paling banyak Rp200 juta untuk kendaraan hemat energy dan harga terjangkau atau Low Cost Green Car (LCGC).

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, dalam konteks pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dibutuhkan fokus serta penanganan lengkap dan terintegrasi berdasarkan kebutuhan warga desa yang berbasis data mikro yang dikumpulkan oleh desa. "Pembangunan Desa harus berpegang pada prinsip No One Left Behind. Tidak boleh ada satu orangpun yang terlewatkan, tidak boleh ada satu warga desapun yang tidak dapat menikmati hasil pembangunan desa," kata Halim Iskandar di Jakarta. Oleh Karena itulah, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) sejak tahun 2021 ini menggunakan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa sebagai upaya terpadu percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 18 tujuan dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga, pembangunan wilayah desa, serta kelembagaan desa.

Matriks Perbandingan Perubahan Perpres Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Berbagai bantuan sosial (bansos) direncanakan masih akan disalurkan oleh pemerintah pada September 2021. Berbagai bantuan yang diberikan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat yang perekonomiannya terdampak karena pandemi Covid-19 dan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Adapun jenis bantuan yang diberikan pemerintah yakni mulai dari subsidi listrik, bantuan kuota internet, bantuan subsidi upah, hingga kartu sembako dan program Kartu Prakerja.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut ada sebanyak 2.741 lokasi Pertambangan Tanpa Izin (PETI) alias tambang ilegal di Indonesia, terdiri dari 96 lokasi PETI komoditas batu bara dan 2.645 lokasi tambang ilegal mineral. Mengenai keberadaan PETI ini, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Ridwan Djamaluddin menegaskan bahwa PETI ini bukanlah pertambangan rakyat, PETI tidak ikuti tata kelola pertambangan yang baik, membahayakan dan merusak.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan pemenang dari lelang empat wilayah kerja (WK) atau blok minyak dan gas bumi (migas) yang ditawarkan melalui penawaran langsung (direct offer). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan hanya ada dua pemenang dari lelang blok migas yang ditawarkan tersebut. Meski ada empat blok migas yang ditawarkan melalui penawaran langsung, namun hanya ada dua blok yang diminati investor dan ada pemenangnya.

Plt Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian Kesehatan dokter Kirana Pritasari, MQIH mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan terus berupaya mempercepat realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan yang tangani Covid-19 baik dari pusat maupun daerah termasuk tunggakan insentif tahun 2020 lalu. Dokter Kirana menjelaskan total pagu yang dianggarkan pemerintah untuk pembayaran insentif dan santunan kematian nakes tahun ini sebanyak Rp9,078 triliun, yaitu Rp1,480 digunakan untuk membayar tunggakan insentif tahun anggaran 2020. Kemudian Rp7,428 untuk insentif tahun 2021 dan 170 miliar untuk santunan kematian.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim, memaparkan hasil refocusing anggaran pendidikan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2021, pada rapat kerja bersama Komisi X DPR RI, Senin (23/8) kemarin. Salah satu poin utama yang disampaikan adalah penyaluran bantuan kuota internet yang akan disalurkan di semester dua tahun 2021.

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero merampungkan 6 Proyek Strategis Nasional (PSN) senilai Rp1,2 triliun di Jawa Timur demi memperkuat keandalan pasokan listrik di Jawa Bali. Infrastruktur kelistrikan tersebut terdiri dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Paiton – Kraksaan, SUTT 150 kV Kraksaan – Probolinggo, SUTT 150 kV New Kediri – New Tulungagung, SUTT 150 kV New Tulungagung – New Wlingi, GI 150 kV New Tulungagung, dan GI 150 kV New Wlingi. Meski di tengah pandemi, pemberian tegangan (energize) pada 6 PSN di Jawa Timur tersebut berhasil diselesaikan pada Semester I Tahun 2021.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif pada tahun 2022. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan penguatan reformasi struktural. "Karena itu, Pemerintah menyampaikan enam fokus utama dalam kebijakan APBN 2022," jelas Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, 16 Agustus 2021.