Indonesia berkomitmen dalam pelaksanaan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2030 (Sustainable Development Goals 2030). Agenda tersebut diharapkan dapat memberikan dampak pada peningkatan kehidupan sosial masyarakat, kualitas lingkungan hidup, dan mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Tulisan hukum ini akan membahas mengenai Kriteria Keberlanjutan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan dan Metode Apa Saja yang Dapat Digunakan Dalam Melakukan Evaluasi pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Berkelanjutan.

Percepatan Penurunan Stunting diselenggarakan di seluruh kabupaten/kota secara bertahap didasarkan pada prevalensi Stunting dan jumlah penduduk miskin di setiap kabupaten. Provinsi Riau menjadi salah satu daerah yang melakukan agenda tersebut. Hasil Survei Status Gizi Indonesia menunjukan bahwa Provinsi Riau memiliki prevalensi Stunting rendah yaitu sebesar 17,0% di Tahun 2022. Angka tersebut mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar 22,3%. Tulisan hukum ini merupakan kajian normatif yang disusun dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, yakni Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dan akan menjelaskan implementasi strategi nasional dalam Percepatan Penurunan Stunting, dengan studi kasus Provinsi Riau, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Indragiri Hilir.

Mulai 1 Agustus 2024, Perum Bulog kembali melaksanakan penugasan pemerintah menyalurkan bantuan pangan beras untuk 22 juta keluarga penerima manfaat atau penerima bantuan beras," ujar Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi. Bantuan pangan yang disalurkan oleh pemerintah melalui Perum Bulog, akan meringankan beban ekonomi masyarakat yang masuk daftar rentan di seluruh Indonesia. Pemerintah menyediakan 10 kg per dua bulan

Pemerintah melalui Bea Cukai terus berupaya untuk memberikan regulasi sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya dengan melakukan penyederhanaan proses bisnis dalam kegiatan importasi peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 90 miliar untuk ganti rugi pembebasan lahan yang terdampak proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini proses ganti rugi sedang berlangsung. Basuki menyatakan anggaran sebesar Rp 90 miliar ini dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek jalan Tol 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Bendungan Sepaku-Semoi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengumumkan rencana produksi minyak bumi dari enam lapangan baru yang diproyeksikan menambah lifting minyak nasional dengan kapasitas kurang lebih 100.000 barel per hari (BOPD). "Dalam jangka yang relatif jangka pendek, ada 6 prospek yang mudah-mudahan bisa mulai berproduksi semuanya di tahun 2028. Jumlahnya kurang lebih ya 100.000 barel," ujar Arifin, dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Ahad, 4 Agustus 2024.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) Dwi Soetjipto mengatakan industri hulu minyak dan gas (migas) menjadi penyumbang negara terbesar kedua setelah pajak. Selama 20 tahun atau dua dekade, ia berujar, sektor ini telah berkontribusi untuk negara sebanyak Rp5.045 triliun. Dwi menyatakan SKK Migas berkomitmen terus mencari dan mengembangkan cadangan migas. “Pada 2023, kami berhasil mengumpulkan penerimaan negara Rp219 triliun dan hanya dalam semester I tahun ini jumlahnya mencapai Rp114 triliun,” ujar Dwi Soetjipto dalam pidatonya di acara 22 Tahun Mengelola Hulu Migas yang disiarkan melalui kanal YouTube SKK Migas, Selasa, 16 Juli 2024. “Industri hulu migas terus menunjukkan peran strategis dengan kontribusi signifikan.”

Pemerintah memgeluarkan kebijakan penarikan iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Kebijakan Tapera tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat yang diteken Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan kementerian yang ia pimpin membutuhkan anggaran hingga Rp 20 triliun untuk menjalankan berbagai program di tahun 2025 mendatang. Saat ini, Kemenkominfo mendapat anggaran Rp 7 triliun untuk periode 2025. Hal tersebut Budi sampaikan dalam rapat bersama Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024). "Bapak/ibu pimpinan serta anggota dewan, guna memastikan keberlanjutan seluruh program prioritas Kemenkominfo pada tahun anggaran 2025, dibutuhkan anggaran sebanyak Rp 20,11 triliun, dimana saat ini hanya dianggarkan sebesar Rp 7,72 triliun sehingga terdapat kekurangan sebanyak Rp 12,39 triliun," ujar Budi.

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan wajib menyusun Kode Etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Pemeriksa selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan

Kabupaten Buleleng memiliki luasan wilayah yang berpotensi tinggi untuk produksi Kopi Robusta dan Arabika serta sangat berpotensi menjadikan Kopi Robusta dan Arabika sebagai komoditas dan produk unggulan Kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng juga ditetapkan sebagai salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang menjadi lokasi pengembangan kawasan pertanian nasional komoditas prioritas kopi berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 tentang Lokasi Kawasan Pertanian Nasional. Namun demikian, berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk komoditas kopi, Pemerintah Kabupaten Buleleng belum optimal dalam mengembangkan komoditas kopi arabika dan robusta sebagai komoditas unggulan daerah, diantaranya belum optimal dalam menyusun perencanaan pengembangan komoditas unggulan pada sektor hulu dan hilir sehingga tidak tersedia arah, pedoman, dan alat pengendali pencapaian tujuan dalam merumuskan program dan kegiatan yang mendukung pengembangan komoditas unggulan kopi, belum optimal dalam meningkatkan kapasitas produksi kopi secara kuantitas dan kualitas, serta belum optimal dalam meningkatkan kualitas daya tarik produk unggulan daerah dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM daerah .

Hasil SSGI tahun 2022 menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi yakni 35,3%. Hal ini terjadi dalam 3 tahun terakhir (2019, 2021, dan 2022). Berdasarkan sumber data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) tahun 2023 pada seluruh Kabupaten/Kota di NTT, terdapat 2 Kabupaten yang mengalami peningkatan prevalensi stunting, yaitu Kabupaten Sikka sebanyak 1,6% dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebanyak 7,6% untuk periode Agustus 2023. Di 20 Kabupaten/Kota lain terjadi penurunan prevalensi stunting sebanyak 0,3 - 11,3%, akan tetapi masih banyak daerah yang belum mencapai target RPJMN senilai 14% yaitu Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, dan Kabupaten Rote Ndao. Tulisan hukum ini akan membahas permasalahan stunting dengan pendekatan studi kasus pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Yadi Jaya Ruchandi buka-bukaan nasib 15 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang ditangani PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA merupakan anak usaha dari Danareksa. Menurut Yadi jumlah BUMN yang menjadi 'pasien' PPA bakal berkurang."Kalau saya sih melihatnya umumnya akan berkurang, pasti berkurang, ditutup atau dimerger," ujar Yadi di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (2/4/2024). Yadi enggan bicara lebih detail mengenai BUMN-BUMN tersebut. Dia meminta agar hal tersebut ditanyakan ke PPA. Dari sisi Danareksa, kata Yadi, pihaknya ingin agar ada percepatan. Percepatan yang dimaksud ialah nasib yang jelas terhadap BUMN-BUMN tersebut. "Kalau mau detailnya mungkin ke PPA, tapi kalau dari sisi kita arahan Danareksa, harus ada percepatan, karena kan sudah lama ya ditangani di sana, diserahkan ke kita 2020 akhir, anggaplah 2021. Dan sudah melewati up and down, Covid-nya sudah selesai juga," terang Yadi.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menjamin akan lebih transparan dalam menyalurkan pupuk subsidi. Selain itu, perseroan juga akan lebih adil dalam distribusi pupuk tersebut. Pada tahun 2024 ini, alokasi penyaluran pupuk subsidi meningkat hampir dua kali lipat dari 4,7 juta ton menjadi 9,5 juta ton. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi menjelaskan, dengan adanya penambahan pupuk subsidi ini, diharapkan bisa meningkatkan ketahanan pangan. "Kita ketahui pupuk mempunyai peran sangat penting pada produktivitas pertanian. Nitrogen misalnya, mempunyai dampak pada produktivitas sebesar 56 persen, sedangkan kalium sekitar 15 persen, dan phospat sekitar 20 persen sehingga dampaknya cukup besar," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI yang dikutip, Rabu (3/4/2024).

Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Muh Aris Marfai mengungkapkan Kebijakan Satu Peta telah mencapai perkembangan yang signifikan. Aris menjelaskan ada 4 kegiatan utama dalam kebijakan tersebut, yang pertama kegiatan kompilasi data yang tercatat telah rampung 100 persen. "Kompilasi itu mengumpulkan dari setiap kementerian itu, agar bisa dikomunikasikan seluruh kementerian untuk dipakai rencana pembangunan secara komprehensif," ujar Aris saat acara Media Briefing: Road to One Map Policy (OMP) di Jakarta. Kedua, kegiatan integrasi data yang mencapai 90 persen dan masih terdapat 10 persen yang tengah dalam proses verifikasi Kementerian/Lembaga (K/L). Ketiga, BIG mencatat kegiatan sinkronisasi mencapai 86 persen.

Bantuan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat kurang mampu akibat dampak El-Nino. CPP merupakan intervensi dari strategi penanganan kemiskinan ekstrem untuk pengurangan beban pengeluaran. Badan Pangan Nasiobal (BAPANAS) melalui Perum Bulog menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras untuk setiap penerima manfaat yang dimulai bulan Januari 2024.

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 (PMK 7/2024) tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2024 yang mengatur pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah ditanggung pemerintah (DPT). Insentif ini diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada sektor perumahan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mendukung kebijakan Pemerintah pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, terkait devisa hasil ekspor di industri hulu migas. Dalam rangka mendiskusikan implementasi dari ketentuan tersebut SKK Migas melakukan sosialisasi implementasi PP Nomor 36 Tahun 2023 untuk Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pertumbuhan jumlah BLU tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan BLU yang secara langsung berkontribusi kepada peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara signifikan. Oleh karenanya, peran BLU akan semakin penting di masa yang akan datang dalam memberikan layanan publik yang affordable, available, dan sustainable serta menjadi multiplier effect pertumbuhan ekonomi. Fleksibilitas yang diberikan kepada BLU diharapkan mampu memangkas keterbatasan regulasi, dan kultur tradisional dalam mengoptimalkan fungsinya, tanpa lepas dari tujuan pemerintah itu sendiri.

Gerakan Nasional Revolusi Mental tercantum pada program prioritas nasional dalam rangka menguatkan karakter bangsa Indonesia dengan revolusi mental bangsa untuk tujuan melanjutkan konsep Trisakti yaitu Berdaulat Secara Politik, Berdikari Secara Ekonomi dan Berkepribadian Kebudayaan Indonesia. Sesuai Inpres Nomor 12 Tahun 2016, Gerakan Nasional Revolusi Mental dipelopori oleh para pemimpin dan aparat negara untuk memulai Revolusi Mental yang diawali dari instansi masing-masing, yaitu Kementerian/Lembaga (K/L).