Berita
JDIH BPK Selenggarakan Workshop Kerja Sama Pengembangan JDIH dengan Biro/Bagian Hukum Pemda di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
Bertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Kerja Sama Pengembangan JDIH BPK dengan Biro/Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
SelengkapnyaJDIH BPK Memperoleh Penghargaan JDIHN Award 2019 dari Menkumham
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh penghargaan JDIH Nasional (JDIHN) Award Tahun 2019 sebagai Anggota JDIHN Terbaik I Tahun 2019 tingkat Lembaga Negara.
SelengkapnyaDitama Binbangkum Mengadakan Seminar Hukum dan Sosialisasi Peraturan
Bertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat, Ditama Binbangkum telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan berupa seminar hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kedua acara tersebut diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 3 s.d. 4 September 2019 dengan peserta Pejabat Strukural, Pemeriksa, dan Staf di lingkungan BPK.
SelengkapnyaHadapi Era Revolusi Industri 4.0, BPK Selenggarakan Workshop UJDIH
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat kembali menyelenggarakan Workshop bagi para pengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dari 34 BPK Perwakilan selama dua hari, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2019.
SelengkapnyaJDIH BPK Menerima Penghargaan Sebagai Salah Satu Pengelola JDIH Terbaik Tingkat Instansi Pusat oleh BPHN
Pada 10 Desember 2018, bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan penghargaan berupa Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua tingkat instansi pusat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SelengkapnyaForum Diskusi dan Transfer Pengetahuan dalam Kegiatan Workshop UJDIH dan Rakor Unit Kerja Hukum
Seiring perkembangan hukum yang dinamis dan kebutuhan informasi hukum yang semakin meningkat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Hukum Semester I Tahun 2018. Bertempat di Badan Pendidikan dan Penelitian (Badiklat) BPK Kalibata Jakarta, kedua acara tersebut berlangsung pada tanggal 9 s.d. 12 April 2018
SelengkapnyaDitama Binbangkum Selenggarakan Diseminasi dan Sosialisasi Produk Hukum
Bertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2018, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum BPK Tahun 2017 dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Pelaksana BPK
SelengkapnyaPertemuan Integrasi Sistem JDIH Tingkat Nasional
Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri kegiatan pertemuan integrasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Nasional pada tanggal 18-20 September 2017, di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM
SelengkapnyaPeningkatan Pengelolaan Informasi Hukum Melalui Workshop UJDIH Tahun 2017
Bertempat di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor BPK Pusat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2017. Workshop yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2017 merupakan forum koordinasi tahunan antara JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan di lingkungan BPK
SelengkapnyaSosialisasi PP Nomor 38 Tahun 2016 kepada Pelaksana BPK
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2016 telah diundangkan PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang mulai berlaku pada 13 Oktober 2016
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 kepada Pelaksana BPK
Dalam rangka penyebarluasan informasi kepada Pelaksana BPK sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 1 dan 2 Maret 2017 bertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat
SelengkapnyaJDIH BPK RI Selenggarakan Workshop UJDIH BPK Perwakilan dalam Rangka Peningkatan dan Optimalisasi Peran UJDIH BPK Perwakilan
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2016 terkait materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 November 2016 bertempat di Hotel Le Meridien
SelengkapnyaBPK Melakukan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 Kepada Kesbangpol Wilayah Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua
Untuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Pusdiklat BPK Jakarta
SelengkapnyaBPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Inisiasi Sinergi JDIH
Menyadari pentingnya peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi penyebarluasan informasi hukum, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi sinergi JDIH dengan Biro Hukum se-Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan anggota JDIH Nasional (JDIHN) pada 2 Juni 2016. Acara dibuka oleh Kepala Sekretaris Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah BPK, Eko Setyo Nugroho. Eko Setyo Nugroho berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama antara pengelola JDIH.
SelengkapnyaBPK Melakukan Sosialisasi PP Nomor 27 Tahun 2014 kepada Pemeriksa dan Pelaksana BPK
Untuk menyebarluaskan informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 kepada seluruh Pemeriksa dan Pelaksana BPK baik di Pusat maupun BPK Perwakilan, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di Auditorium Tower BPK Jakarta, Kamis (19/5/2016)
SelengkapnyaBPK Melakukan Sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 kepada Kesbangpol Wilayah Jawa dan Sumatera
Untuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Tower BPK Jakarta, Rabu (18/5/2016)
SelengkapnyaWorkshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum antara Badan Pemeriksa Keuangan dengan Biro/Bagian Hukum Provinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Utara pada BPK Perwakilan Kalimantan Utara
Tarakan – 28 Oktober 2015. Dalam rangka memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK beserta tugas dan fungsi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara sebagai sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), BPK Pusat dhi. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan workshop JDIH. Workshop ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 di Ruang Pertemuan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik pada Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Tarakan – 27 Oktober 2015. Dalam rangka menyebarluaskan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik kepada para Pelaksana BPK, khususnya pada para Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) berinisiatif untuk memberikan sosialisasi peraturan dimaksud pada Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik di Auditorium Tower BPK Pusat
Pada tanggal 12 Juni 2015, BPK telah mengundangkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK tersebut, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) melaksanakan kegiatan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada para Pelaksana BPK baik yang bertugas di Kantor Pusat Jakarta maupun Kantor Perwakilan
SelengkapnyaSosialisasi Keputusan BPK tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan Kepada Instansi yang Berwenang dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Menyadari pentingnya aspek hukum pemeriksaan bagi Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK berinisiatif untuk memberikan sosialisasi bagi para Pemeriksa mengenai dua produk hukum BPK, yaitu Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Sosialisasi diadakan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada tanggal 30 Juli 2015
Selengkapnya