Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik pertama kategori Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2020 pada 26 November 2020 yang diselenggarakan di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN.
SelengkapnyaDalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPK, JDIH BPK Pusat dalam hal ini Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) telah menyelenggarakan kegiatan Workshop JDIH BPK yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Group Discussion Unit Kerja Bidang Hukum BPK Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Workshop JDIH BPK merupakan pertemuan tahunan dalam rangka forum diskusi, tukar menukar informasi, dan transfer pengetahuan yang diselenggarakan oleh JDIH BPK Pusat dengan peserta Unit Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (UJDIH) BPK dari 34 BPK Perwakilan.
SelengkapnyaDirektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait Peraturan Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.
SelengkapnyaBertempat di Ruang Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Kerja Sama Pengembangan JDIH BPK dengan Biro/Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Utara.
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh penghargaan JDIH Nasional (JDIHN) Award Tahun 2019 sebagai Anggota JDIHN Terbaik I Tahun 2019 tingkat Lembaga Negara.
SelengkapnyaBertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat, Ditama Binbangkum telah menyelenggarakan 2 (dua) kegiatan berupa seminar hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Kedua acara tersebut diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 3 s.d. 4 September 2019 dengan peserta Pejabat Strukural, Pemeriksa, dan Staf di lingkungan BPK.
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Pusat kembali menyelenggarakan Workshop bagi para pengelola Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dari 34 BPK Perwakilan selama dua hari, pada tanggal 24 dan 25 Juni 2019.
SelengkapnyaPada 10 Desember 2018, bertempat di Hotel Swiss Bell Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah memberikan penghargaan berupa Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) terbaik kedua tingkat instansi pusat kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
SelengkapnyaSeiring perkembangan hukum yang dinamis dan kebutuhan informasi hukum yang semakin meningkat, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) dan Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Hukum Semester I Tahun 2018. Bertempat di Badan Pendidikan dan Penelitian (Badiklat) BPK Kalibata Jakarta, kedua acara tersebut berlangsung pada tanggal 9 s.d. 12 April 2018
SelengkapnyaBertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat pada tanggal 20 s.d. 21 Februari 2018, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum BPK Tahun 2017 dan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan kepada Pelaksana BPK
SelengkapnyaTim Jaringan Dokumentasi dan Informasi hukum (JDIH) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menghadiri kegiatan pertemuan integrasi sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tingkat Nasional pada tanggal 18-20 September 2017, di Grand Sahid Jaya Hotel Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM
SelengkapnyaBertempat di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor BPK Pusat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2017. Workshop yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2017 merupakan forum koordinasi tahunan antara JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan di lingkungan BPK
SelengkapnyaDalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2016 telah diundangkan PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang mulai berlaku pada 13 Oktober 2016
SelengkapnyaDalam rangka penyebarluasan informasi kepada Pelaksana BPK sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 1 dan 2 Maret 2017 bertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2016 terkait materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 November 2016 bertempat di Hotel Le Meridien
SelengkapnyaUntuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Pusdiklat BPK Jakarta
SelengkapnyaMenyadari pentingnya peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi penyebarluasan informasi hukum, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi sinergi JDIH dengan Biro Hukum se-Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan anggota JDIH Nasional (JDIHN) pada 2 Juni 2016. Acara dibuka oleh Kepala Sekretaris Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah BPK, Eko Setyo Nugroho. Eko Setyo Nugroho berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama antara pengelola JDIH.
SelengkapnyaUntuk menyebarluaskan informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 kepada seluruh Pemeriksa dan Pelaksana BPK baik di Pusat maupun BPK Perwakilan, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di Auditorium Tower BPK Jakarta, Kamis (19/5/2016)
SelengkapnyaUntuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Tower BPK Jakarta, Rabu (18/5/2016)
SelengkapnyaTarakan – 28 Oktober 2015. Dalam rangka memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK beserta tugas dan fungsi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara sebagai sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), BPK Pusat dhi. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan workshop JDIH. Workshop ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 di Ruang Pertemuan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
Selengkapnya