Berita
Sosialisasi Keputusan BPK tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan Kepada Instansi yang Berwenang dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku
Menyadari pentingnya aspek hukum pemeriksaan bagi Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK berinisiatif untuk memberikan sosialisasi bagi para Pemeriksa mengenai dua produk hukum BPK, yaitu Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Sosialisasi diadakan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada tanggal 30 Juli 2015
SelengkapnyaJDIH BPK RI Selenggarakan Workshop UJDIH BPK Perwakilan Dalam Rangka Pengelolaan Informasi Hukum
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2015 terkait materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
SelengkapnyaDitama Binbangkum Selenggarakan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip BPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum tentang “Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"
SelengkapnyaWorkshop Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) dengan Seluruh Kepala Biro/Bagian Hukum pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota pada BPK Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta
Dalam rangka membangun komunikasi awal antara Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK Perwakillan DIY) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPK Pusat dhi. Ditama Binbangkum menginisasi untuk menyelenggarakan kegiatan workshop JDIH, pada hari Selasa Tanggal, 7 April 2015, di Aula BPK Perwakilan DIY.
SelengkapnyaSosialisasi Keputusan BPK tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan Kepada Instansi yang Berwenang dan Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan sosialisasi untuk para pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 31 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Pemeriksa, pejabat struktural maupun staf di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SelengkapnyaSosialisasi Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 pada BPK Perwakilan Provinsi Riau
Ditama Binbangkum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan Dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif”. Sosialisasi diikuti oleh para pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Para Kepala Subbagian, Pemeriksa dan staf
SelengkapnyaDitama Binbangkum Melakukan Sosialisasi Keputusan BPK kepada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi untuk para pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sosialisasi diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kepala Perwakilan, para Kasubaud, Kasetlan, para Kasubag, para Ketua Tim Senior dan para Pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
SelengkapnyaSosialisasi tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Ditama Binbangkum bekerjasama dengan Sekretariat Tim Sosialisasi dan Asistensi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Auditorium Gedung Tower Lt.2 BPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”
SelengkapnyaDitama Binbangkum Selenggarakan Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Dalam rangka mendukung tugas pemeriksaan dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Acara sosialisasi diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip. Peserta sosialisasi berasal dari BPK Perwakilan di Seluruh Indonesia yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim Senior, Ketua Tim Yunior (pemeriksa) dan Kasubag Hukum dan Humas
SelengkapnyaWorkshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPK Tahun 2013
Dalam rangka meningkatkan kualitas Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) di Lingkungan BPK, Ditama Binbangkum melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK mengadakan workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Tahun 2013. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Jakarta, pada tanggal 22 Oktober 2013, bertempat di Ruang Pola, dan diikuti oleh peserta yang merupakan pengelola UJDIH pada 29 Perwakilan BPK yang ada di seluruh Indonesia
SelengkapnyaBPK Jalin Kerjasama Dengan JDIH Pemerintah Daerah Se-Provinsi Jambi
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan Direktorat LABH mengadakan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Provinsi Jambi pada tanggal 11 April 2013, yang dihadiri oleh Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Sekretariat DPRD Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota pada provinsi Jambi, dan para Pejabat Struktural serta staf BPK Perwakilan Provinsi Jambi. Acara tersebut diselenggarakan di Ruang Auditorium Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi
SelengkapnyaDitama Binbangkum Melakukan Sosialisasi Peraturan BPK kepada Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Aceh
Dalam rangka meningkatkan pemahaman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerjasama dengan BPK Perwakilan Provinsi Aceh menyelenggarakan sosialisasi Peraturan BPK untuk para pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Sosialisasi diselenggarakan di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Aceh pada tanggal 14 Maret 2013. Adapun Peraturan BPK yang disosialisasikan adalah Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan
SelengkapnyaBPK Jalin Kerjasama Dengan JDIH Pemerintah Daerah Se-Provinsi Aceh
Dalam rangka meningkatkan kerjasama antara sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tanggal 13 Maret 2013 menyelenggarakan Workshop JDIH di kantor BPK Perwakilan Provinsi Aceh. Acara ini dihadiri oleh Kepala Biro serta Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah se-Provinsi Aceh. Hadir sebagai pembicara pada acara tersebut adalah Rida Desmawati (Sekretaris JDIH BPK Pusat), Nur Miftahul Lail (Ketua JDIH BPK Perwakilan Provinsi Aceh), Edrian (Kepala Biro Hukum Provinsi Aceh), dan Muchlis (Kepala Bagian Hukum Kota Banda Aceh)
SelengkapnyaWorkshop JDIH Sebagai Ajang Kerjasama dan Koordinasi antar Anggota JDIH Nasional
Sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, JDIH BPK mempunyai fungsi untuk mengembangkan kerja sama dengan anggota jaringan lainnya pada Kementerian, Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan dapat memudahkan JDIH BPK dalam memperoleh produk-produk hukum yang dimiliki oleh sesama anggota jaringan guna mendukung pemberian layanan informasi di lingkungan BPK.
SelengkapnyaDemi Efektifitas Peran Dokumentasi dan Informasi Hukum, BPK Ajak Kerjasama Pemerintah Daerah
Menyadari pentingnya peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengajak kerjasama Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten untuk meningkatkan peran JDIH. Inisiatif BPK ini dilakukan melalui Workshop JDIH BPK dengan Biro/Bagian/Sub Bagian Hukum Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Acara yang bertempat di BPK Perwakilan Provinsi Banten pada 1 Oktober 2012 ini dibuka oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten I Nyoman Wara, S.E. Ak dan dihadiri oleh 28 peserta
SelengkapnyaBPK Selenggarakan Sosialisasi Peraturan untuk Pemeriksa di Sumatera Barat
Menyadari pentingnya aspek hukum pemeriksaan bagi pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK berinisiatif untuk memberikan sosialisasi bagi para pemeriksa mengenai berbagai peraturan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Daerah yang Bermasalah
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 dan 3 Tahun 2010 pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Direktorat LABH pada Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Bandung.
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010
BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada Kamis, 15 Maret 2012 di Auditorium Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi. Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh pemeriksa di BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi, dengan nara sumber dari Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum pada Ditama Binbangkum Bapak Anang Hernady
SelengkapnyaSosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2010 pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Direktorat LABH pada Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi Peraturan BPK No. 2 tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK dan Peraturan BPK No. 3 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli pada BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo di Gorontalo
Selengkapnya