Bertempat di Ruang Pola Gedung Arsip Kantor BPK Pusat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2017. Workshop yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 22 s.d. 23 Agustus 2017 merupakan forum koordinasi tahunan antara JDIH BPK Pusat dan UJDIH BPK Perwakilan di lingkungan BPK
SelengkapnyaDalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain. Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2016 telah diundangkan PP Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang mulai berlaku pada 13 Oktober 2016
SelengkapnyaDalam rangka penyebarluasan informasi kepada Pelaksana BPK sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara BPK (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Rabu dan Kamis, tanggal 1 dan 2 Maret 2017 bertempat di Auditorium Gedung Tower Kantor BPK Pusat
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2016 terkait materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, pada hari Kamis dan Jumat tanggal 3 dan 4 November 2016 bertempat di Hotel Le Meridien
SelengkapnyaUntuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Pusdiklat BPK Jakarta
SelengkapnyaMenyadari pentingnya peran Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) bagi penyebarluasan informasi hukum, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menginisiasi sinergi JDIH dengan Biro Hukum se-Provinsi Kalimantan Tengah yang juga merupakan anggota JDIH Nasional (JDIHN) pada 2 Juni 2016. Acara dibuka oleh Kepala Sekretaris Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah BPK, Eko Setyo Nugroho. Eko Setyo Nugroho berharap kegiatan ini bisa dimanfaatkan untuk menjalin kerjasama antara pengelola JDIH.
SelengkapnyaUntuk menyebarluaskan informasi hukum terkait peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yaitu PP Nomor 27 Tahun 2014 kepada seluruh Pemeriksa dan Pelaksana BPK baik di Pusat maupun BPK Perwakilan, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 di Auditorium Tower BPK Jakarta, Kamis (19/5/2016)
SelengkapnyaUntuk menghasilkan keselarasan pandangan dan pemahaman antara BPK dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kantor Kesejahteraan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) terkait pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Ditama Binbangkum menyelenggarakan Sosialisasi Peraturan BPK No.2 Tahun 2015 dan Peraturan terkait Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Auditorium Tower BPK Jakarta, Rabu (18/5/2016)
SelengkapnyaTarakan – 28 Oktober 2015. Dalam rangka memperkenalkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK beserta tugas dan fungsi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Kalimantan Utara sebagai sesama anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), BPK Pusat dhi. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pengelolaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan kegiatan workshop JDIH. Workshop ini diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2015 di Ruang Pertemuan Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
SelengkapnyaTarakan – 27 Oktober 2015. Dalam rangka menyebarluaskan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik kepada para Pelaksana BPK, khususnya pada para Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) berinisiatif untuk memberikan sosialisasi peraturan dimaksud pada Pelaksana BPK di BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara
SelengkapnyaPada tanggal 12 Juni 2015, BPK telah mengundangkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012. Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan BPK tersebut, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) melaksanakan kegiatan sosialisasi atas peraturan tersebut kepada para Pelaksana BPK baik yang bertugas di Kantor Pusat Jakarta maupun Kantor Perwakilan
SelengkapnyaMenyadari pentingnya aspek hukum pemeriksaan bagi Pemeriksa di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum PKN) BPK berinisiatif untuk memberikan sosialisasi bagi para Pemeriksa mengenai dua produk hukum BPK, yaitu Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif. Sosialisasi diadakan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku pada tanggal 30 Juli 2015
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional, pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip BPK menyelenggarakan kegiatan Workshop Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) BPK Tahun 2015 terkait materi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
SelengkapnyaDirektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerjasama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015 bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip BPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum tentang “Implementasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Rangka Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat"
SelengkapnyaDalam rangka membangun komunikasi awal antara Unit Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (UJDIH) Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta (BPK Perwakillan DIY) dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, BPK Pusat dhi. Ditama Binbangkum menginisasi untuk menyelenggarakan kegiatan workshop JDIH, pada hari Selasa Tanggal, 7 April 2015, di Aula BPK Perwakilan DIY.
SelengkapnyaDalam rangka meningkatkan pemahaman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan sosialisasi untuk para pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sosialisasi diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 31 Maret 2015 dengan dihadiri oleh Pemeriksa, pejabat struktural maupun staf di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
SelengkapnyaDitama Binbangkum pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Riau menyelenggarakan kegiatan sosialisasi “Keputusan BPK Nomor 2/K/I-XIII.2/6/2013 tentang Tata Cara Pelaporan Unsur Pidana yang Ditemukan Dalam Pemeriksaan kepada Instansi yang Berwenang dan Keputusan BPK Nomor 8/K/I-XIII.2/12/2013 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif”. Sosialisasi diikuti oleh para pelaksana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Riau yang terdiri dari Kepala Sekretariat Perwakilan, Kepala Sub Auditorat, Para Kepala Subbagian, Pemeriksa dan staf
SelengkapnyaDalam rangka meningkatkan pemahaman pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum (Ditama Binbangkum) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan sosialisasi untuk para pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat. Sosialisasi diselenggarakan di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 19 Agustus 2014 dengan dihadiri oleh Kepala Perwakilan, para Kasubaud, Kasetlan, para Kasubag, para Ketua Tim Senior dan para Pemeriksa di Lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
SelengkapnyaDitama Binbangkum bekerjasama dengan Sekretariat Tim Sosialisasi dan Asistensi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014 bertempat di Auditorium Gedung Tower Lt.2 BPK menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum tentang “Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”
SelengkapnyaDalam rangka mendukung tugas pemeriksaan dan meningkatkan pengetahuan terkait dengan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah, Ditama Binbangkum mengadakan sosialisasi atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Acara sosialisasi diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2013, bertempat di Ruang Pola Lantai 4 Gedung Arsip. Peserta sosialisasi berasal dari BPK Perwakilan di Seluruh Indonesia yang terdiri dari Pengendali Teknis, Ketua Tim Senior, Ketua Tim Yunior (pemeriksa) dan Kasubag Hukum dan Humas
Selengkapnya