Menghadapi dunia yang berubah cepat yang disertai dengan kemajuan teknologi yang pesat, tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang semakin meningkat, termasuk tuntutan penyelesaian masalah tenaga honorer, serta peluang dan tantangan ekonomi global yang dihadapi bangsa Indonesia untuk dapat bersaing dengan bangsa lain di dunia, pada tanggal 31 Oktober 2023 Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Undang-Undang tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141 pada tanggal 31 Oktober 2023.
SelengkapnyaPada acara pertemuan nasional pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023, JDIH BPK kembali berhasil memperoleh anugerah JDIHN Awards Terbaik I kategori Lembaga Negara. Penghargaan yang diperoleh JDIH BPK tersebut merupakan penghargaan ke-lima secara berturut-turut yang diperoleh sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) pada tanggal 8 Agustus 2023. UU Kesehatan tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105 pada tanggal 8 Agustus 2023.
SelengkapnyaOptimalisasi layanan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK di era digital terus ditingkatkan. Bertempat di Auditorium Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan Workshop JDIH BPK Tahun 2023.
SelengkapnyaUpaya peningkatan layanan dokumentasi dan informasi hukum oleh Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPK dilakukan melalui beberapa cara, salah satunya melalui workshop yang diikuti oleh pengelola JDIH BPK. Bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara (Badiklat PKN) BPK pada tanggal 4 Juli 2023, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) menyelenggarakan Workshop JDIH BPK Tahun 2023.
SelengkapnyaPemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada tanggal 16 Juni 2023. Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 pada tanggal 16 Juni 2023.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada tanggal 31 Maret 2023. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41 pada tanggal 31 Maret 2023
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sampai dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 9 Maret 2023. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6/BPK pada tanggal 10 Maret 2023.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada tanggal 2 Januari 2023. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 1 pada tanggal 2 Januari 2023
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memperoleh penghargaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Awards Tahun 2022, Terbaik I Kategori Lembaga Negara. Penghargaan ini merupakan prestasi yang membanggakan bagi BPK, pasalnya prestasi BPK sebagai terbaik I Kategori Lembaga Negara ini merupakan penghargaan yang keempat, secara berturut-turut dari tahun 2019 yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara oleh Pemeriksa dan/atau Tenaga Ahli dari Luar Badan Pemeriksa Keuangan dan Akuntan Publik Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada tanggal 7 Juli 2022. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2022 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 8/BPK pada tanggal 7 Juli 2022.
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada tanggal 16 Juni 2022. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143 pada tanggal 16 Juni 2022
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) menetapkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Informasi Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 4 Desember 2022. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 100/BPK pada tanggal 18 April 2022
SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada tanggal 5 Januari 2022. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4 pada tanggal 5 Januari 2022
SelengkapnyaBadan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh penghargaan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Pemberian Anugerah JDIH Nasional (JDIHN Awards) Tahun 2021
SelengkapnyaJDIH BPK Pusat yang dikelola oleh Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) kembali menyelenggarakan Workshop Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK yang di ikuti oleh pengelola Unit JDIH pada 34 BPK Perwakilan
SelengkapnyaPemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal 10 Agustus 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2021 tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 177 pada tanggal 10 Agustus 2021
SelengkapnyaJaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) BPK Tahun 2020 kembali memperoleh penghargaan sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) Terbaik pertama kategori Lembaga Negara dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM). Pemberian penghargaan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. M.HH-02.TI.06.02 Tahun 2020 tentang Penetapan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Tahun 2020. Penghargaan diberikan dalam acara Pertemuan Nasional Pengelola JDIH dan Pemberian Penghargaan bagi Anggota JDIHN Terbaik 2020 pada 26 November 2020 yang diselenggarakan di Aula Prof. Mudjono, Gedung Annex Lantai 4 BPHN.
SelengkapnyaDalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di lingkungan BPK, JDIH BPK Pusat dalam hal ini Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) telah menyelenggarakan kegiatan Workshop JDIH BPK yang dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Forum Group Discussion Unit Kerja Bidang Hukum BPK Tahun 2020 pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020. Workshop JDIH BPK merupakan pertemuan tahunan dalam rangka forum diskusi, tukar menukar informasi, dan transfer pengetahuan yang diselenggarakan oleh JDIH BPK Pusat dengan peserta Unit Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (UJDIH) BPK dari 34 BPK Perwakilan.
SelengkapnyaDirektorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara (Ditama Binbangkum) BPK menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi terkait Peraturan Pemeriksaan Investigatif, Penghitungan Kerugian Negara/Daerah, dan Pemberian Keterangan Ahli.
Selengkapnya